Sri Mulyani Godok Aneka Keringanan Pajak untuk Usaha Terdampak Corona
Pemerintah terus berupaya meredam dampak penyebaran virus corona baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan mempertimbangkan untuk memberi insentif pajak.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengkaji keringanan pajak penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 25 dan percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). "Kami sedang menghitung secara keseluruhan, terutama sektor yang terdampak. Bagaimana kami bisa bantu dari sisi korporasi maupun masyarakat," kata Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (5/3).
Ia pun turut membuka peluang menunda pungutan PPh 21 ke beberapa perusahaan, seperti pada 2008-2009 silam. Sedangkan, percepatan restitusi PPN akan diberikan kepada 500 importir yang memiliki reputasi baik (reputable trader). Selain itu, para reputable trader juga akan mendapatkan fasilitas pengurangan larangan terbatas (lartas) dan percepatan impor.
Meski begitu, Sri Mulyani enggan menjelaskan secara detail keringanan pajak tersebut. Mantan Direktur Bank Dunia itu mengatakan rencana insentif pajak perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo.
(Baca: Sri Mulyani Beberkan Insentif Pariwisata yang Berlaku di Tengah Wabah)
Selain itu, Kementerian Keuangan sedang menunggu saran dari dunia usaha. Pemerintah berharap dapat memberikan solusi agar perusahaan bangkit kembali di tengah persebaran virus corona.
Pada lokasi yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan pemerintah telah membebaskan pajak hotel dan restoran dalam kurun waktu enam bulan.
Menurutnya, hal tersebut telah didukung oleh pemerintah daerah. Pajak hotel memang bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Pemda sangat mendukung ini. Contohnya Gubernur Bali," kata Wishnu.
Sebelumnya, pemerintah juga menyediakan anggaran hingga Rp 443,3 miliar untuk diskon tarif pesawat hingga 50% untuk menggairahkan sektor pariwisata seiring dengan dampak corona. Stimulus itu terdiri dari insentif pemerintah 30% dan potongan harga avtur 20% dari PT Pertamina (Persero).
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif Rp 298,5 miliar untuk wisatawan asing yang terdiri dari Rp 98,5 miliar untuk diskon perjalanan, Rp 103 miliar untuk anggaran promosi, Rp 25 miliar kegiatan pariwisata, dan Rp 72 miliar untuk influencer.
Untuk mendorong pariwisata, pembebasan pungutan pajak hotel dan restoran juga diberikan selama enam bulan. Kebijakan tersebut akan diimplementasikan pada 10 destinasi wisata dan 33 kabupaten/kota. Sebagai kompensasinya, nantinya pemerintah pusat akan menyalurkan dana Rp 3,3 triliun kepada pemerintah daerah.
"Ini sebagai ganti dari pembebasan pungutan pajak tersebut sehingga pemerintah daerah tak mengalami kerugian," kata dia.
Selain kebijakan fiskal pada sektor pariwisata, anggaran kartu sembako juga akan ditambah pemerintah guna menggenjot konsumsi masyarakat. "Kami beri tambahan kartu sembako dari yang Rp 150 ribu per kartu penerima menjadi Rp 200 ribu. Ada kenaikan Rp 50 ribu per kartu penerima," kata dia.
Insentif untuk sektor pariwisata dan subsidi kartu sembako akan diberikan pemerintah mulai Maret hingga enam bulan ke depan. Pemerintah juga menambah anggaran nominal kartu sembako dari Rp 27,3 triliun jadi Rp 31,9 triliun.
(Baca: Pemerintah Sebut Dampak Corona Lebih Rumit Dibanding Krisis 2008)