Luhut Optimistis RI Masuk Jajaran 5 Ekonomi Terbesar Dunia pada 2045

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memberikan paparan dalam acara diskusi dan peluncuran buku Indonesia Menuju 5 Besar Dunia yang digelar Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Katadata di The Ballroom Theater XXI, Jakarta Pusat (12/9).
Penulis: Rizky Alika
Editor: Martha Ruth Thertina
12/9/2019, 11.50 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan optimistis Indonesia akan masuk jajaran lima negara ekonomi terbesar dunia pada 2045. Hal ini didukung oleh sejumlah faktor, di antaranya peningkatan ekspor komoditas bernilai tambah.

"Sekarang pemerintah melihat (pentingnya) nilai tambah pada komoditas kita," kata dia saat membuka diskusi dan peluncuran buku Indonesia Menuju 5 Besar Ekonomi Dunia yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Katadata, di Djakarta Theater XXI, Jakarta, Kamis (12/9).

Ia mengatakan, pemerintah tak bisa terus menerus bergantung kepada ekspor komoditas yang tidak bernilai tambah. Sebab, harganya bergejolak dipengaruhi berbagai faktor global. Harga komoditas turun di tengah perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

(Baca: Momentum Perang Dagang, Jokowi Minta Ekspor Mebel dan Rotan Naik)

Maka itu, ia pun mendorong hilirisasi komoditas tambang. Ia mendukung percepatan larangan ekspor bijih nikel. Selama ini, sebanyak 98% nikel Indonesia diekspor ke Tiongkok.

Dengan percepatan larangan ekspor bijih nikel, ia berharap komoditas tersebut dapat diolah di dalam negeri, di antaranya menjadi baterai lithium untuk kendaraan listrik. "Apalagi kita punya cadangan nikel terbesar di dunia," ujarnya.

Selain hilirisasi komoditas, Luhut mengatakan pemerintah akan mendorong kebijakan yang dapat menarik investasi guna memacu ekonomi. Investasi yang dibutuhkan ialah yang ramah lingkungan serta dapat mendidik tenaga lokal, tanpa memandang asal negara investor.

(Baca: Penyebab 33 Perusahaan Tiongkok Tak Pilih Investasi ke Indonesia)

Pemerintah juga membuka peluang transfer teknologi dari ahli yang berasal dari negara lain. "Kita bicara national interest, sepanjang transfer teknologi aman, saya tidak peduli dari negara mana pun," ujar dia, menirukan pembicaraan dengan Jokowi.

Selain itu, Pemerintah melakukan harmonisasi Undang-Undang dengan menggunakan skema omnimbus law. "Jadi aturan yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang, bisa diperbaiki," kata dia.

Sejauh ini, Luhut menilai ekonomi Indonesia dalam kondisi baik. Hal ini tercermin dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang masih terjaga di tengah volatilitas mata uang Asia lainnya.

(Baca: Tak Hanya Ibu Kota, Pemerintah Siapkan 10 Metropolitan Baru)

Selain itu, indeks kepercayaaan konsumen masih berada di tingkat yang tinggi. Menurut Luhut, tingkat kepercayaan konsumen pada era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih tinggi dibandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.