Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2045, tepat 100 tahun kemerdekaan. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyusun empat pilar pembangunan.
"Perlu pembangunan manusia dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Hotel Shangri-la, Jakarta, Kamis (9/5).
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta pemerataan pembangunan. Kemudian, meningkatkan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
Dengan empat pilar tersebut, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini juga diiringi dengan ekonomi yang merata dan inklusif pada seluruh lapisan masyarakat.
Untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dalam waktu lebih cepat, pemerintah menggunakan skenario tinggi. Artinya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% per tahun.
(Baca: Ancaman Perang Dagang Amerika yang Memicu Resesi Ekonomi Dunia)
Bila tercapai, total PDB Indonesia mencapai US$ 23.199 per kapita dan menempati posisi ekonomi terbesar ke-5 di dunia pada 2045. Alhasil, Indonesia dapat keluar dari middle income trap pada 2036.
Menurutnya, target tersebut sudah sesuai dengan impian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini juga sejalan dengan harapan Indonesia menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Sementara jika menggunakan skenario dasar, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,1% per tahun. Dengan demikian, produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai US$ 19.794 per kapita dan hanya menduduki peringkat ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada 2045. Dengan skenario ini, Indonesia baru dapat keluar dari jebakan kelas menengah pada 2038.
(Baca: Bappenas: Rencana Pemindahan Ibu Kota Telah Masuk RPJMN 2020-2024)
Strategi menuju negara pendapatan tinggi tersebut juga telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat infrastruktur guna pemerataan ekonomi.
Selain itu, pemerintah akan mentransformasi layanan publik, membangun lingkungan hidup, dan meningkatkan ketahanan bencana. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan rata-rata 5,4-6% per tahun pada periode kedua pemerintahan Jokowi.
"Ini juga diiringi dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang terus membaik dan kesejahteraan terus meingkat," ujarnya.
(Baca: Masuk Periode Kedua, Jokowi Berujar Lima Tahun ke Depan Tanpa Beban)