Komisi VI Sepakati Setoran Dividen BUMN Tahun Depan Rp 44,7 Triliun

Katadata | Arief Kamaludin
Gedung MPR/DPR
Penulis: Ihya Ulum Aldin
Editor: Safrezi Fitra
17/9/2018, 21.02 WIB

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyetujui target setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun anggaran 2019 sebesar Rp 44,7 triliun. Pembagian dividen ini diambil dari penyisihan laba perusahaan pelat merah di bawah pembinaan Kementerian BUMN.

"Target penerimaan dividen sebesar Rp 44,7 triliun yang sudah kami bahas dalam rapat Panja (Panitia Kerja) sudah kami sepakati. Tapi, ada beberapa catatan yang dibahas di Panja," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Azam Asman Natawijana di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (17/9). Setoran dividen yang disepakati tahun depan lebih rendah dari tahun ini yang mencapai Rp 45 triliun.

Azam memberikan catatan, berdasarkan data yang diterima Komisi VI, laba dan cadangan BUMN di akhir tahun 2017, jauh lebih besar dari modal yang disetor ke pemerintah. Komisi VI meminta modal disetor dari cadangan, harus segera disetorkan sesuai undang-undang.

Dia juga meminta Kementerian BUMN memperbaiki dan meningkatkan kualitas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mendorong pertumbuhan BUMN. (Baca: Dividen Pertamina, PGN dan Inalum Diusulkan Turun pada 2019)

Wakil Ketua Komisi VI lainnya Mohamad Hekal menilai cukup sulit meningkatkan total setoran dividen BUMN tahun depan. Salah satunya, karena PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak bisa berkontribusi dalam setoran dividen. Kinerja keuangan PLN tahun ini kurang baik akibat nilai tukar rupiah yang melemah dan naiknya biaya bahan baku pembangkit.

"Dengan kondisi ekonomi tidak sebaik sebelumnya, maka oke lah (setoran dividen rendah). Kalau ekonomi membaik, diharapkan kontribusinya naik," katanya pada kesempatan yang sama.

Adapun, BUMN sektor jasa menjadi penyumbang terbesar setoran dividen kepada pemerintah sebesar Rp 30,23 triliun atau 67,57% dari total dividen yang disetorkan. Target dividen ini berasal dari 12 BUMN di bawah kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan.

Target kontribusi dividen terbesar dari 12 BUMN ini adalah lima perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kelimanya adalah Telkom, BTN, BNI, BRI, dan Bank Mandiri yang ditargetkan bisa menyumbang total Rp 26,9 triliun.

(Baca: BUMN Jasa Ditargetkan Setor Dividen Rp 30 Triliun)

Sumbangan dividen selanjutnya berasal dari BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media yang total menyumbang dividen sebesar Rp 8,53 triliun. Beberapa perusahaan di bawah kedeputian ini, sebenarnya menurunkan setoran dividen kepada pemerintah tahun depan karena beberapa alasan.

Dividen PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (PGN), dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tahun depan dipatok lebih rendah, untuk mendukung kinerja perusahaan. Alasannya, karena tekanan harga minyak dan kurs rupiah yang melemah. Keduanya, menjadi faktor penyeban turunnya pendapatan.

Kedua BUMN itu, harus menyetor dividen sebesar Rp 1,35 triliun untuk tahun depan. Padahal, setoran dividen mereka tahun ini mencapai Rp 3,83 triliun, dengan rincian, Pertamina menyetor dividen sebesar Rp3,4 triliun dan PGN hanya Rp 436 miliar. 

Untuk Inalum, Kementerian BUMN mengatakan setoran dividen tahun depan sebesar Rp 1 triliun. Angka itu lebih rendah dari tahun ini yang sebesar Rp 1,92 triliun. Alasannya, agar tidak membebani keuangan perusahaan karena akan mengeluarkan cash sangat banyak untuk akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia.

BUMN Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan akan menyumbang Rp 4,08 triliun pada setoran dividen. BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata menyumbang Rp 1,33 triliun. BUMN Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi menyumbang Rp 368 miliar. BUMN Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha hanya menyetor Rp 191 miliar.