Kementerian BUMN Ajukan Anggaran 2019 Lebih Kecil dari Tahun Ini

Katadata
Gedung Kementerian BUMN di Kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta.
Penulis: Ihya Ulum Aldin
Editor: Safrezi Fitra
4/9/2018, 19.18 WIB

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan pagu anggaran 2019 sebesar Rp 208,27 miliar. Alokasi ini hanya 84% dari anggaran 2018 yang mencapai Rp 247,04 miliar. Pengajuan anggaran ini berdasarkan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Menteri Keuangan.

“Anggaran tersebut terdiri dari dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis sebesar Rp 140,05 miliar dan program pembinaan BUMN sebesar Rp 68,22 miliar,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto yang mewakili Menteri BUMN dalam Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/9).

(Baca: DPR Setuju Anggaran Kemenkeu Bertambah Setengah Triliun di 2019)

Rencana pemanfaatan pagu anggaran per jenis belanja, yaitu Program Pembinaan BUMN sebesar Rp 68,2 miliar atau 32,8%, Program Dukungan sebesar Rp 50,7 miliar atau 24,3%, Gaji dan Tunjangan Rp 48,2 miliar atau 23,1%, Layanan Perkantoran Rp 36,1 miliar 17,4%, Pemeliharaan Gedung Rp 5,1 miliar atau 2,4%.

Angka tersebut belum termasuk usulan gaji dan tunjangan untuk penambahan pegawai baru Kementerian BUMN sebesar Rp 11 miliar karena usulannya baru saja disampaikan. “Kami baru mendapatkan informasi, sehingga seperti kata Badan Anggaran Komisi VI DPR, dibuatkan kantong tambahan untuk ini, sebesar Rp 11 miliar,” kata Airlangga.

Dia pun mengajukan anggran untuk kegiatan prioritas Kementerian BUMN untuk tahun 2019 dengan total biaya Rp 27,2 miliar. Kegiatan tersebut yaitu, penyusunan rencana strategis Kementerian BUMN tahun 2020-2024, penguatan perkembangan market size BUMN industri pertahanan, dan kegiatan komersialisasi dan segmentasi pasar N29.

(Baca: Jokowi Sisihkan Rp 34,1 Triliun Anggaran 2019 untuk Belanja Prioritas)

Selanjutnya, pengembangan bisnis angkutan darat, implimentasi roadmap sistem informasi Kementrian BUMN, taskforce penyelesaian aset BUMN dan penyusunan buku putih holding pertambangan, dukungan kegiatan BUMN hadir untuk negeri, dan pengembangan destinasi wisata dan rumah kreatif BUMN.

Menanggapi usulan ini, Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengatakan pihaknya akan membahas secara lebih mendalam dengan Eselon 1 Kementerian BUMN pada pekan depan. "Ini kita akan membahas secara mendalam dengan Esleon 1 Kementerian BUMN pada minggu depan," katanya.

Target penerimaan dividen pada tahun 2019 diproyeksi sebesar Rp 45,6 triliun. Sebesar Rp 44,7 triliun diantaranya berasal dari BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Sisanya sebesar Rp 850 miliar dari BUMN di bawah Kementerian Keuangan.

Adapun, realisasi anggaran Kementerian BUMN tahun ini per 1 September 2018, sebesar Rp 153,74 miliar atau sudah 62,23% dari pagu anggaran tahun 2018 yang sebesar 247,04 miliar. “Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dengan begitu penyerapan anggaran diproyeksi sesuai dengan target yaitu sebesar 95%,” kata Airlangga. 

(Baca: Jokowi Minta Program Vokasi dan Pelatihan Jadi Prioritas Anggaran)