Banggar DPR Sepakati RAPBN 2018, Penerimaan Negara Naik 9,1%

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Target penerimaan dipatok Rp 1.894,72 triliun atau naik 9,1% dibandingkan target tahun ini. Sedangkan belanja negara Rp 2.220,7 triliun, naik 4,1% dibandingkan target tahun ini.

Mayoritas fraksi menyetujui RAPBN 2018 dibahas di Sidang Paripurna pada Rabu (25/10) ini. Hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak, di antaranya karena target penerimaan negara dianggap tidak realistis. “Bisa disepakati dan disetujui RAPBN 2018 diteruskan (pembahasannya) di (Sidang) Paripurna pukul 10.00 WIB,” kata Ketua Banggar Aziz Syamsudin saat Rapat Kerja dengan pemerintah, Selasa (24/10) tengah malam.

Adapun target penerimaan dan belanja negara tercatat naik 16,3 triliun dari usulan awal pemerintah. Meski begitu, defisit anggaran masih sesuai usulan yakni Rp 325,94 triliun atau sekitar 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Level defisit tersebut lebih rendah dibandingkan tahun ini yang diproyeksi 2,67% terhadap PDB.

Secara rinci, dari target penerimaan negara yang sebesar Rp 1.894,72 triliun, sebanyak Rp 1.618,1 triliun akan dipenuhi dari penerimaan perpajakan. Lalu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 275,4 triliun dan hibah Rp 1,2 triliun.

Di sisi lain, belanja negara yang sebesar Rp 2.220,7 triliun akan dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat Rp 1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 766,2 triliun.

Dalam kesempatan itu, Banggar dan pemerintah juga menyepakati asumsi makro dan target pembangunan dalam RAPBN 2018. Pertumbuhan ekonomi disepakati 5,4% dan inflasi 3,5%. Rata-rata nilai tukar rupiah ditetapkan Rp 13.400 per dolar Amerika Serikat (AS), dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,2%.

Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) diasumsikan sebesar US$ 48 per barel, sedangkan lifting minyak ditarget 800 ribu barel per hari dan gas 1,2 juta barel per hari.

Sementara itu, untuk target pembangunan disepakati tingkat pengangguran 5-5,3% dan tingkat kemiskinan 9,5-10%. Sedangkan rasio gini atau rasio ketimpangan ditargetkan 0,38%, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,5.

Adapun Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya menolak RAPBN 2018 lantaran penerimaan perpajakan yang ditarget sekitar Rp 1.600 triliun tidak realistis. Selain itu, ia juga tidak sepakat dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di 2018. Sebab, realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2016 lalu hanya sebesar 5,02%, dan tahun ini diperkirakan tidak lebih dari 5,15%.

"Realitas tersebut membuat perkiraan kami, rata-rata pertumbuhan ekonomi lima tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo maksimal hanya sebesar 5,25 persen," kata Muzani.