Pemberlakuan otonomi daerah dikritik sebagai salah satu penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia. Sebab, pemerintah daerah dinilai lebih fokus menjalankan kekuasaan politik ketimbang menggenjot pembangunan.
"Ketimpangan justru bergerak memburuk setelah otonomi daerah," kata Ekonom Indef Bustanul Arifin dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2017 di Jakarta, Rabu (19/7).
Di era otonomi daerah, kata Bustanul, pemerintah pusat memberikan sokongan kepada pemerintah daerah dengan menggelontorkan dana perimbangan. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Namun, peningkatan dana perimbangan tersebut justru tidak diimbangi dengan perbaikan ketimpangan,” kata Bustanul.
(Baca juga: Distribusi Beras Lambat, BPS Catat Jumlah Penduduk Miskin Bertambah)
Ia menyebut, pada 2011, dana perimbangan yang digelontorkan pemerintah pusat mencapai Rp316,7 triliun namun indeks gini rasio masih sebesar 0,41. Kemudian pada 2016, dana perimbangan melonjak cukup drastis menjadi Rp795,4 triliun. Namun, indeks gini rasio hanya turun tipis menjadi 0,394 pada September 2016 dan 0,393 pada Maret 2017.
Menurutnya, otonomi daerah sejatinya merupakan capaian luar biasa untuk Indonesia pasca Orde Baru yang harus dimanfaatkan secara optimal. Jika tidak, maka Indonesia akan kehilangan momentum untuk mencapai perbaikan ekonomi nasional.
Menjawab kail tersebut, Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Ahmad Erani Yustika menjelaskan, pemerintah melakukan program dana desa untuk memperkecil penyelewengan yang dilakukan pemerintah daerah.
Menurut Ahmad, anggaran dana desa bisa dilakukan untuk peningkatan sektor pertanian. "Sumber daya di desa 82% ada di pertanian," kata Ahmad.
(Baca juga: Bappenas: Angka Kelahiran Perlu Dijaga Agar Indonesia Kaya Lebih Lama)
Dia menyatakan pemerintah juga meningkatkan aliran dana pada sektor infrastruktur. "Kami membangun infrastruktur untuk membantu penguatan kegiatan ekonomi," ujarnya.
Pemerintah, sambung Ahmad, telah membangun infrastruktur lewat proram dana desa selama 3 tahun. Dia menyebutkan pihaknya sudah menggelontorkan dana sebesar 126 triliun sejak 2015 untuk 74.910 desa di Indonesia. Namun, dia menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan adalah proyek jangka panjang.