Pemerintah Bentuk Sekretariat Penanggung Jawab Reformasi Agraria

Pemerintah akan membentuk sekretariat dan penanggung jawab program reformasi agraria di masing-masing Kementerian. Hal ini diputuskan dalam rapat perdana (kick off meeting) reformasi agraria, hari ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah ingin memastikan reformasi agraria berjalan optimal. Karenanya, pemerintah akan membentuk sekretariat khusus yang mengontrol seluruh kegiatan terkait reformasi agraria di tiap-tiap kantor instansi yang terlibat. Di masing-masing sekretariat itu juga akan ada Project Management Office (PMO) yang bertanggung jawab.

Secara umum, Sofyan menjelaskan, reformasi agraria ini akan menyangkut dua aspek yakni sertifikasi dan redistribusi tanah. "Karena ini kan bukan pekerjaan kecil, ini menyangkut pekerjaan yang melibatkan banyak pihak," ujarnya usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (17/5).

(Baca juga:  Aturan Bank Tanah Akan Terbit Tiga Bulan Lagi)

Menurut Sofyan, yang akan memimpin tim reformasi agraria ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sedangkan, anggotanya terdiri dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang akan bertugas untuk menyelesaikan masalah percepatan sertifikasi dan masalah sertifikat untuk transmigrasi.

Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat tugas untuk menyelesaikan masalah hutan, termasuk aspek sosialnya. Anggota lainnya yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Kementerian Dalam Negeri; serta Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, memang setidaknya akan ada 6 PMO yang tersebar di berbagai Kementerian. Namun, di luar itu, masih ada Kantor Staf Kepresidenan yang juga akan ikut bergabung di tim Kementeriannya. 

(Baca juga:  Bagi-bagi Sertifikat, Jokowi Kenang Masa 9 Tahun Kontrak Rumah)

Untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Darmin mengatakan, akan bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan program “satu desa, satu komoditas”. Sehingga, ini akan menjadi cikal bakal dari sistem klaster.

"Setiap pekan, mereka ada rapat supaya kami bisa menyiapkan apa yang akan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ujar Darmin.