THR dan Gaji ke-13 PNS Cair, Ekonomi Kuartal II Sulit Tumbuh 5 Persen

Arief Kamaludin | Katadata
Penulis: Desy Setyowati
Editor: Yura Syahrul
23/6/2016, 16.49 WIB

Pemerintah menunaikan janjinya dengan mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan sebagian besar gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil (PNS), dan TNI/Polri, mulai Kamis ini (23/6). Kebijakan ini diyakini akan mendorong daya beli masyarakat. Namun, para ekonom pesimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal II ini akan terdongkrak naik menembus lima persen.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah sudah menerbitkan empat Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk penyaluran THR dan gaji ke-13 bagi PNS. Untuk THR, meliputi komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau umum.

Sedangkan untuk gaji ke-13 hanya berupa gaji pokok. Sedangkan sisanya, seperti tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja akan disalurkan pada 11 Juli mendatang. Waktunya disesuaikan dengan esensi pemberian gaji ke-13 itu, yakni membantu PNS—khususnya yang memiliki anak—menghadapi tahun ajaran pendidikan baru.

Dengan pencairan THR dan gaji ke-13 bagi PNS tersebut, Bambang berharap daya beli masyarakat meningkat sehingga turut mengerek pertumbuhan ekonomi. Dia memperkirakan, ekonomi kuartal II ini bisa tumbuh 5,1 persen.

(Baca: Pekan Depan, Pemerintah Akan Cairkan THR dan Gaji ke-13 PNS)

Proyeksi serupa disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada periode April-Juni tahun ini sekitar 5-5,1 persen.

Prediksi Darmin ini lebih tinggi dari Bank Indonesia (BI), yang sebelumnya memperkirakan ekonomi hanya tumbuh 4,9-5 persen.

Pertimbangannya, menurut Darmin, kinerja sektor pertanian akan membaik di kuartal ini ketimbang kuartal pertama 2016. Sebab, musim panen bergeser ke April-Mei, sehingga bisa membantu pertumbuhan ekonomi pada periode ini mengingat sektor pertaninan berperan besar bagi perekonomian.

Namun, para ekonom pesismistis terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi kuartal II-2016. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, konsumsi masyarakat memang cenderung meningkat pada bulan Ramadan. Meskipun ada kecenderungan harga komoditas pangan meningkat, hal tersebut dapat ditangani pemerintah melalui operasi pasar.

(Baca: Konsumsi Lemah, Ekonomi Kuartal II Diduga Cuma Tumbuh 4,9 Persen)

Sayangnya, ia tak yakin konsumsi rumah tangga bisa tumbuh hingga lima persen pada kuartal II-2016. Konsumsi masyarakat baru akan meningkat pada kuartal III nanti dengan daya dorong dari belanja menjelang Lebaran dan tahun ajaran baru.

Proyek MRT (Arief Kamaludin|KATADATA)

“Saya pikir (konsumsi rumah tangga) belum bisa menyentuh lima persen pada kuartal II. Tapi pertumbuhan ekonominya lebih baik dari kuartal I,” kata Josua kepada Katadata, Kamis (23/6).

Dia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 4,93 persen hingga 4,97 persen pada kuartal II-2016. Penopangnya selain konsumsi rumah tangga, adalah belanja modal pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah mencatat belanja modal per Mei lalu mencapai Rp 27,2 triliun atau 13,5 persen dari alokasi sebesar Rp 201,6 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode sama 2015 yang senilai Rp 16,7 triliun atau 6,6 persen dari pagu.

(Baca: Menkeu dan BI: Gaji ke-13 dan 14 PNS Dorong Konsumsi Kuartal III)

Senada dengan itu, Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II hanya sebesar 4,9 persen. Pencairan gaji ke-13 dan THR untuk PNS tidak cukup signifikan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Sebab, jumlah PNS hanya 4,5 juta orang dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia.

Anton berpandangan, bantuan langsung kepada masyarakat miskin justru lebih berperan mengungkit daya beli. Karena bantuan langsung tersebut akan mendorong daya beli dari masyarakat kelas menengah bawah, bukan hanya untuk pembelian kebutuhan primer tetapi juga sekunder.

Sedangkan belanja modal untuk infrastruktur baru akan efektif mengerek ekonomi dalam jangka panjang. “Kalau fokus ke infrastruktur itu hasilnya baru terasa 2-3 tahun lagi, sekarang daya belinya harus dinaikan dengan bantuan langsung tunai,” ujar Anton.