KATADATA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengusulkan pembiayaan enam proyek infrastruktur senilai lebih dari US$ 2 miliar untuk periode 2016-2017. Proyek ini guna mempercepat pembangunan sarana dasar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Usul tersebut dia bawa ke Bank Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB.
Akhir pekan ini, selama dua hari, Bambang akan menghadiri peresmian operasi penuh AIIB oleh Presiden Cina Xi Jin Ping di Beijing. Peluncuran akan dihadiri perwakilan dari 57 negara anggota lalu digelar pertemuan antardirektur AIIB. Pada kesempatan itulah enam proyek Indonesia di sektor listrik, jalan, dan air minum diusulkan. “Dalam dua tahap awal, kami mengajukan (pembiayaan) di atas US$ 2 miliar,” kata Bambang di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016. (Baca juga: Utang ke AIIB, Pemerintah Genjot Proyek Infrastruktur).
Untuk diketahui, di bank tersebut, Bambang menjabat Gubernur AIIB, sementara posisi Ex Officio ditempati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Sofyan Djalil. Sementara itu, Ketua AIIB diduduki Menteri Keuangan Cina Lou Jiwei. Tokoh lain dari Indonesia yaitu mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Andin Hadiyanto yang dipercaya sebagai Direktur Eksekutif AIIB.
Menurut Bambang, pembiayaan ini akan melengkapi sumber pendanaan infrastruktur yang lain. Misalnya, pendanaan dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Perancis atau Agence Francaise de Developpement/AfD. Pembiayaan yang lain juga diperoleh dari Bank Pembangunan Jerman atau Kreditanstalt fur Wiederaufbau/KfW, dan Jepang. Semua sumber dana tersebut untuk melengkapi pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. (Lihat pula: Bank Infrastruktur Bisa Danai Proyek Rp 150 Triliun).
Dalam proyek ini, Bambang yakin AIIB akan menyetujuinya. Apalagi Indonesia termasuk sebagai pemegang saham terbesar ke delapan dengan setoran modal US$ 670 juta yang dibayarkan selama lima tahun. Dengan jumlah itu, Indonesia memiliki 3,36 persen dari total saham AIIB. Karena kontribusi tersebut, Indonesia berkesempatan mengajak Sri Lanka, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Maladewa untuk bergabung.
Sebelumnya, Bambang sempat mengatakan bahwa Indoensia akan menjadi salah satu klien terbesar AIIB. Lembaga pembiayaan ini juga siap memberikan pendanaan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Juga, mau terlibat dalam pembiayaan dengan skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP).