Rizal Ramli Beri Sinyal Reshuffle Menteri Ekonomi dan Hukum Sebelum Akhir Tahun

KATADATA - Kabar rencana pergantian sejumlah menteri (reshuffle) jilid kedua kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin santer terdengar. Kali ini, kabar rencana reshuffle tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

“Mungkin sebelum akhir tahun akan ada reshuffle jilid kedua,” kata Rizal saat berpidato sebagai pembicara kunci dalam diskusi CORE Economic Outlook bertajuk “Indonesia 2016: Paving the Way for Greater Opportunities” di Jakarta, Rabu (18/11). Pergantian sejumlah menteri itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan agar lebih kuat memasuki tahun 2016.

Menurut Rizal, setahun pertama pemerintahan Jokowi dinaungi ketidakberuntungan lantaran diwarisi empat defisit. Yaitu:  defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan yang cukup besar, defisit neraca pembayaran yang menekan nilai rupiah, dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, menurut Rizal, selama sembilan bulan pertama pemerintahannya Jokowi hanya bisa menunjuk dua atau tiga menteri pilihannya sendiri. Jadi, mayoritas menteri yang lain saat diangkat bulan Oktober tahun 2014 merupakan usulan dari tokoh-tokoh politik di Indonesia. “Yang visinya masih simpang-siur kompetensinya. Joke-nya KW 2 (kualitas nomor dua),” imbuhnya.

Setelah itu, pada bulan agustus lalu, Jokowi baru bisa melakukan reshuffle jilid pertama. Rizal menyatakan, saat itu Jokowi bisa memilih orang-orang pilihannya sendiri di bidang politik, keamanan, ekonomi. Sekadar menyegarkan ingatan, medio Agustus lalu, Jokowi merombak dan menggeser enam posisi menteri. Yaitu tiga menteri koordinator, yang meliputi Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, dan Menko Politik dan Keamanan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Perdagangan dan Menteri Sekretaris Kabinet. Rizal pun masuk dalam jajaran kabinet menggantikan Indroyono Soesilo. Dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 14 Agustus lalu, Jokowi menyatakan reshuffle kabinet bertujuan meningkatkan kinerja pemerintah.

(Baca: Jokowi Larang Para Menteri Persoalkan Perpres, Siapa yang Dimaksud?)

Menurut Rizal, reshuffle kabinet jilid I itu membuahkan hasil yang baik. Selama tiga bulan terakhir, ekspektasi terhadap perekonomian Indonesia kembali positif. “Ekonomi mulai membaik, rupiah relatif stabil,” katanya.

(Baca: Jokowi Segera Reshuffle Kabinet Jilid II, PAN Dapat Kursi Menteri)

Meski begitu, Rizal memperkirakan reshuffle jilid II akan kembali dilakukan sebelum akhir tahun ini. Hajatan kali ini kemungkinan melibatkan menteri-menteri di bidang hukum dan ekonomi. “Jokowi akan lebih menentukan siapa yang akan menjadi menteri di bidang hukum dan bidang ekonomi, sehingga tren balik arah ini berlanjut dan lebih kuat di 2016,” katanya. Namun, Rizal buru-buru menyatakan, keputusan jadi-tidaknya reshuffle berada di tangan Presiden Jokowi. "Yang penting momentum perbaikan yang sudah mulai tampak itu perlu dilanjutkan dalam bidang ekonomi agar bisa lebih bagus," ujar Rizal.

(Baca: Lima Wajah Baru di Kabinet Jokowi)

Kabar pergantian sejumlah menteri jilid II ini sebenarnya sudah berhembus sejak awal Oktober lalu. Pemicunya adalah bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam pemerintahan Jokowi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam beberapa kali kesempatan, mengaku siap menyediakan kader-kadernya untuk masuk ke dalam kabinet jika diminta oleh Jokowi. Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata dari beberapa sumber di lingkaran PAN, partai berlambang matahari terbit ini sudah menyiapkan lima orang kadernya untuk dicalonkan sebagai menteri. Belakangan, jumlahnya sudah mengerucut menjadi dua orang.

Di sisi lain, beredar kabar beberapa pos menteri yang rawan untuk diganti. Antara lain, pos Jaksa Agung, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Menteri Perhubungan.