KATADATA ? Pihak Istana membantah informasi bahwa Presiden Joko Widodo menyetujui pembatalan rencana pembelian 30 pesawat baru oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengaku, sampai saat ini Presiden belum pernah membahas persoalan tersebut.
"Belum ada pembahasan soal itu," kata Teten kepada Katadata, melalui layanan pesan singkat (SMS) kepada Katadata, Jumat (14/8).
Informasi mengenai persetujuan Presiden Jokowi atas pembatalaan rencana pembelian pesawat itu berasal dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Seusai acara serah terima jabatan Menko Maritim, Kamis kemarin (13/8), Rizal mengklaim Presiden telah menyetujui usulannya untuk membatalkan pembelian 30 pesawat baru oleh Garuda. Tujuannya untuk menyelamatkan perusahaan BUMN tersebut dari ancaman kerugian yang besar. "Saya minta dibatalkan. Ganti dengan pesawat yang lebih rendah kelasnya A 320," katanya.
(Baca: Dua Menteri Beda Pendapat Soal Rencana Garuda Beli 30 Pesawat)
Dua bulan lalu, menurut pengakuan Rizal, dirinya pernah mendatangi Presiden. Ia meminta utang Garuda direstrukturisasi untuk menghindari risiko kebangkrutan. Pasalnya, Garuda telah menambah utang baru untuk membeli puluhan pesawat berbadan besar. Permintaan itu, masih menurut klaim Rizal, akhirnya disetujui oleh Jokowi. Bahkan, dirinya kemudian diangkat menjadi Menko Maritim agar bisa merealisasikan usulan tersebut.
Sekadar informasi, Garuda mengantongi pinjaman US$ 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk membeli 30 unit pesawat Airbus 350. Jenis pesawat tersebut hanya cocok untuk rute internasional, yakni tujuan Amerika Serikat dan Eropa. Padahal, tingkat keterisian penumpang Garuda untuk dua rute tujuan tersebut masih rendah dan tidak menguntungkan. Berdasarkan pengalaman Garuda untuk penerbangan ke Eropa, yakni Jakarta ? Amsterdam dan Jakarta ? London, tingkat keterisian penumpangnya (seat load factor) hanya sekitar 30 persen. Dalam industri penerbangan, maskapai baru akan mendapat untung jika tingkat keterisian penumpang dalam pesawat mencapai 70 persen.
Bak seorang pengamat penerbangan, Rizal menilai, seharusnya Garuda bisa lebih fokus pada rute dalam negeri dan jarak dekat pada saat ini. Dalilnya, Garuda tidak akan bisa bersaing dengan maskapai internasional lain untuk penerbangan jarak jauh.
Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menganggap usulan Rizal tersebut tidak berdasar. Garuda adalah perusahaan publik, yang seluruh aksi korporasinya harus dapat dipertanggungjawabkan. ?Kami bertanggung jawab kepada masyarakat luas, apapun yang akan kami lakukan. Tidak bisa langsung diputuskan begitu saja," ujar Rini.
Selain itu, Rini merasa status Rizal sebagai Menko Maritim yang mengomentari aksi korporasi BUMN, cukup aneh. Garuda berada di bawah Kementerian BUMN, yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
