KATADATA ? Presiden Joko Widodo menyebut wilayah timur merupakan masa depan Indonesia. Di daerah itu sumber daya alam, baik dari sektor maritim hingga pertambangan, masih melimpah yang dapat menjadi modal pembangunan.
Dia pun mengajak investor untuk menanamkan modalnya di kawasan itu. Sebagai bukti keseriusannya, Presiden mengatakan, pemerintah telah melakukan pemancangan pembangunan Pelabuhan Makassar di atas lahan seluas 2 ribu hektare.
Kemudian pada Juli nanti, dia memastikan akan memulai pembangunan pelabuhan di Sorong, Papua, seluas 7 ribu hektare.
?Pelabuhan dan power plant (dibangun) untuk kawasan industri. Hanya dengan cara ini saya yakin bagian timur akan bisa berkemmbang dengan cepat dan lebih baik. Indonesia timur adalah masa depan Indonesia,? ujar Jokowi, demikian Presiden kerap dipanggil, saat membuka rapat kerja nasional (rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (25/5).
Di sektor maritim, da mengatakan, ada sekitar 70 ribu kapal yang berada di Indonesia, namun sebagian besar merupakan milik asing. Akibatnya, sekitar Rp 300 triliun dari sektor ini hilang setiap tahunnya. Apalagi, sebesar 70 persen-80 persen produksi ikan berasal dari wilayah timur. Oleh sebab itu, pemerintah fokus pada pengetatan kapal asing yang masuk. Juga, peningkatan daya saing di sektor ini.
Upaya yang dilakukan, yakni membeli kapal-kapal baru, membangun pabrik cold storage dan pengelolaan ikan. Langkah ini, kata dia, agar Indonesia tak kehilangan momentum booming hasil ikan yang melimpah. Seperti yang terjadi sebelumnya, ketika Indonesia kehilangan momentum untuk mendorong industri minerba dan komoditas lainnya.
?Pemerintah tugasnya bangun infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, transportasi. Saya yakin, kalau tol laut selesai 3-4 tahun pelabuhan besar terbangun. Pada akhirnya biaya logistik akan murah, transportasi murah,? tutur dia.
Pada kesempatan ini, Jokowi juga menyampaikan, di salah satu desa di Merauke memiliki potensi untuk menghasilkan 8 ton padi setiap panen dengan luas 1 juta hektare. Sementara, luas tanah yang tersedia seluas 4,6 juta hektare. Untuk itu, ia juga membuka peran swasta untuk berinvestasi sebanyak 30 persen, sedangkan sisanya akan dipegang oleh pemerintah.
?Saya putuskan di lapangan, sudah dimulai (pembangunan) jalan dan irigasi. Investasi silahkan masuk tapi jangan semua, 70 persen dipegang BUMN, 30 persen swasta. Itu juga sudah lumayan. Berapa juta hektare itu? Konsorsium juga belum tentu bisa dikerjakan langsung,? kata dia.