Gubernur Jabar Kritik Kualitas Perencanaan Pelabuhan Cilamaya
KATADATA ? Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengkritik kualitas perencanaan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat. Salah satunya dalam penyusunan rancangan pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku heran, ternyata proyek tersebut batal dibangun, padahal sudah melalui kajian yang dianggap matang oleh pemerintah. Pembatalan tersebut lantaran ada protes dari PT Pertamina (Persero) yang menilai alur laut menuju Pelabuhan Cilamaya akan mengganggu fasilitas anjungan milik perusahaan minyak pelat merah itu.
Hal ini mengherankan karena kajian kelayakan pelabuhan di Karawang sudah dilakukan sejak tujuh tahun lalu. ?Dari 2008 pemerintah sudah buat perencanaan, ini kenapa sekarang Pertamina protes,? kata Heryawan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin (11/5) malam.
(Baca: Bappenas Garap Studi Lokasi Pengganti Cilamaya)
Secara khusus Heryawan meminta agar pemerintah membangun pelabuhan di lokasi yang baru. Menurut dia, keberadaan pelabuhan besar akan dapat mengurai lalu lintas barang yang ada di wilayah Jawa Barat. ?Sebanyak 53 persen arus barang Jawa Barat dapat terbantu pelabuhan ini,? kata dia.
Di kesempatan yang sama Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengakui jika pada masa lalu pembangunan infrastruktur pemerintah tidak direncanakan dengan baik. Bappenas akan menimbang perencanaan pembangunan infrastruktur strategis secara masak dan komprehensif.
?Beberapa kali proyek kita di masa lalu tidak sempurna, suka tidak suka harus kami akui,? kata Andrinof.
Andrinof menjelaskan, salah satu kesalahan fatal yang dilakukan dalam perencanaan infrastruktur strategis adalah orientasi pembangunan infrastruktur yang terlalu berhaluan bisnis. Padahal, infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Cilamaya sarat dengan kepentingan publik.
(Baca: Cilamaya Batal, Pelindo Minta Kembangkan Cirebon)
Dia melihat perencanaan pembangunan Cilamaya tidak memperhitungkan aspek alih fungsi lahan yang secara massif akan terjadi, apabila pembangunan pelabuhan ini terealisasi. Oleh sebab itu, perencanaan lokasi baru pelabuhan ini sudah termasuk mitigasi dari alih fungsi lahan sendiri.
?Kami akui untuk perencanaan Cilamaya memang mengherankan. Tapi setelah kami lihat harus ada solusinya,? ujar Andrinof.
Dia optimistis studi lokasi baru pelabuhan ini akan segera selesai dalam waktu enam bulan ke depan. Ini untuk mengurai arus logistik barang di kawasan industri Jawa Barat. ?Tentunya dengan cara pembangunan yang kita luruskan,? katanya.