KATADATA ? Kementerian Keuangan menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini. Makanya dalam rancangan anggaran tahun depan, pemerintah hanya menganggarkan sekitar Rp 9 triliun untuk 72.944 desa.
?Nanti kalau kepala desa semua di-drop dananya sangat besar, mereka nggak siap. Nanti terus 73.000 (kepala desa) ditangkap semua,? ujar Menteri Keuangan Chatib Basri, di Jakarta, Rabu (24/9).
(Baca: Rawan Penyelewengan, Dana Desa Diaudit Akuntan)
Chatib mengatakan kesiapan ini terkait sistem akuntansi di masing-masing desa untuk mengelola anggaran tersebut. Berdasarkan identifikasi pengalihan program, hanya ada dua kementerian yang memperoleh anggaran dana desa.
Dua kementerian tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp 1,4 triliun dan Kementerian Dalam Negeri senilai Rp 7,6 triliun. Kementerian Dalam Negeri memperoleh dana lebih besar, karena sudah berpengalaman dalam mengelola dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Menurut dia, bisa saja anggaran dana desa diperbesar dengan melibatkan banyak kementerian. Namun, pemerintah khawatir jika sistem akuntansi di masing-masing desa belum siap, maka akan rawan penyelewengan.