KATADATA ? Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan mempertahankan jumlah kementerian yaitu sebanyak 34 seperti saat ini. Dari jumlah itu, sebanyak 19 kementerian tetap dipertahankan dan terdapat tiga kementerian baru.
Sisanya, terdapat enam kementerian dengan nomenklatur baru dan enam kementerian hasil penggabungan. Tiga kementerian baru yang digodok yaitu Kementerian Agraria, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kependudukan (BKKBN).
Usulan ini digodok oleh Tim Transisi yang disampaikan kepada Jusuf Kalla di Rumah Transisi, Jakarta, Jumat (12/9). Deputi Tim Transisi Andi Wijajanto mengatakan beberapa perombakan di tingkat Direktorat Jenderal Kementerian akan dilakukan. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja setiap kementerian dengan tugas dan fungsi yang lebih tepat. Ia mencontohkan salah satu direktorat di Kementerian Pekerjaan Umum yang bisa masuk ke dalam kementerian yang lebih cocok. "Mungkin saja ke Kementerian Perhubungan," ujarnya.
Tim Transisi menggodok tugas kementerian agar lebih efisien dari mulai perencanaan, usulan anggaran hingga pertanggungjawaban. Menurut Andi, dalam pertemuan itu, Jusuf Kalla berpesan agar Tim Tansisi tidak melakukan perombakan sistem kabinet dalam skala besar. Hal itu dimaksudkan perombakan tersebut tak mempengaruhi kinerja pemerintah baru di awal periode pemerintahan.
"Pak JK menekankan supaya kami benar-benar memperhitungkan mulusnya pekerjaan pemerintah di awal kerjanya," kata Andi.