Tiga Kunci Utama Penyerapan Anggaran PEN untuk Dongkrak Ekonomi

Pemerintah kembali mengerek alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini menjadi Rp 699 triliun, melampaui tahun lalu Rp 695,2 triliun. Padahal, realisasi anggaran PEN pada tahun lalu hanya mampu terserap 83,4% atau mencapai Rp 579,8 triliun.

Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam mengatakan, terdapat tiga kunci utama yang harus diperbaiki agar realisasi anggaran PEN tahun ini lebih cepat. Pertama, mental dari para pengambil keputusan. "Ini yang paling sulit," ujar Piter dalam diskusi PEN 2021: Dukungan Berkelanjutan Hadapi Pandemi secara virtual, Rabu (24/2).

Menurut dia, keberanian pengambil keputusan dalam memanfaatkan anggaran di tengah pandemi sangatlah penting. Hal ini mengingat pelaksanaan program kementerian/lembaga yang saat ini memiliki risiko tinggi.

Kedua, perbaikan birokrasi terutama perlindungan bagi pengambil keputusan yang akan mempengaruhi realisasi anggaran PEN. Namun, hal itu memang menjadi masalah karena kritik dan protes begitu banyak mengenai kebijakan perlindungan tersebut. "Padahal mereka yang mengambil keputusan ada risiko dan sepanjang dilakukan dengan niat baik," kata dia.

Ketiga, perbaikan data yang akan sangat berkaitan dengan mental dan perlindungan pengambil keputusan anggaran. Semakin baik dan lengkap data yang ada, anggaran PEN akan semakin cepat terealisasi. Jika ketiga hal tersebut diperbaiki, implementasi program PEN dan realisasi anggarannya akan lebih mudah pada tahun ini.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebutkan bahwa pihaknya tidak hanya akan berfokus pada PEN 2021, tetapi seluruh rencana belanja negara  Rp 2.750 triliun.Pada tahun ini, banyak reformasi yang dilakukan dalam belanja negara maupun PEN.

"Sampai 31 Januari 2021, belanja untuk kementerian/lembaga saja naik lebih dari 50% meski di masa pandemi," ujar Kunta dalam kesempatan yang sama.

Menurut Kunta, pemerintah akan lebih siap dan fokus dalam merealisasikan belanja negara pada tahun ini karena sudah belajar dari kondisi pandemi tahun lalu. Dengan demikian, dia optimistis penyerapan PEN maupun belanja negaar bisa jauh lebih baik dari tahun lalu.

Pemerintah kembali menaikkan alokasi anggaran program PEN 2021 menjadi Rp 699,43 triliun, lebih tinggi dari alokasi 2020 Rp 695,2 triliun dan realisasinya Rp 579,78 triliun. Angka ini bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan alokasi awal dalam APBN 2020 sebesar Rp 373,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap kenaikan anggaran PEN bisa menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan ekonomi terutama pada kuartal pertama tahun ini. "Pada Januari, Februari dan semoga terus berlanjut sampai Maret," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa secara virtual, Selasa (23/2).

Anggaran PEN 2021 meliputi belanja bidang kesehatan Rp 176,3 triliun, perlindungan sosial Rp 157,41 triliun, program prioritas Rp 125,06 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp 186,81 triliun, dan insentif usaha Rp 53,86 triliun.