Sri Mulyani Otak-Atik Anggaran PEN, Perbesar Dana Kesehatan dan Bansos

Ledakan kasus Covid-19 dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani harus mendesain ulang anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp 699 triliun pada tahun ini. Anggaran kesehatan dan bantuan sosial diperbesar, sedangkan alokasi bantuan korporasi dan UMKM akan dipangkas. 

"Kami terus melakukan redesign anggaran PEN yang mencapai 699 triliun. Komposisi anggaran PEN akan bergerak." Kata Sri Mulyani saat menghadiri Webinar Mid-Year Economic Outlook, Rabu, (7/7).

Sri Mulyani menjelaskan, seluruh pos anggaran diubah menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Anggaran untuk kesehatan naik dari alokasi awal Rp 172,8 triliun menjadi Rp 193,93 triliun. Anggaran perlindungan sosial naik dari Rp 148,3 triliun menjadi Rp 153,86 triliu dan insentif usaha dan pajak naik dari Rp 56,7 triliun  menjadi Rp 62,83 triliun.

Di sisi lain, Sri Mulyani memangkas pos-pos anggaran lainnya. Anggaran untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi dipangkas dari  Rp193,7 triliun menjadi 171,77 triliun, sedangkan alokasi untuk program prioritas turun dari Rp  127,8 triliun menjadi Rp 117,04 triliun.

Perubahan dalam alokasi PEN tahun ini bukan kali pertama dilakukan. Sri Mulyani menyebut situasi penanganan Covid-19 mempengaruhi terjadinya perubahan alokasi bantuan. 

"Anggaran PEN 2020  yang tadinya didesain 695 triliun, itu realisasinya 575 triliun. Ini bukan karena masalah apakah anggarannya ada, tetapi karena dalam situasi Covid-19 suatu rencana dan desain kebijakan itu terus dimodifikasi," ujarnya.

Salah satu alokasi PEN 2020 yang mengalami perubahan yaitu pada pos anggaran kesehatan. Sebagian besar anggaran kesehatan PEN dialokasikan untuk pembelian vaksin, yang baru dilakukan tahun ini. 

Ia mencatat, realisasi PEN hingga semester pertama tahun ini sebesar Rp 252,3 triliun atau  baru mencapai 36,1 persen dari pagu. Pos anggaran kesehatan baru terserap 47,71 triliun dari pagu 193,93 triliun.  Anggaran perlindungan sosial terserap Rp 66,43 triliun dari pagu Rp 153,86 triliun, dan program prioritas baru terealisasi Rp 41,83 triliun dari pagu 117,04 triliun.

Pemerintah juga mencatatkan anggaran dukungan UMKM dan korporasi baru tersalurkan Rp 51,26 triliun dari pagu 171,77 triliun. Sementara alokasi untuk insentif usaha mencatatkan penyerapan paliing besar yakni Rp 45,07 triliun dari pagu Rp 62,83 triliun.