Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2021 mencapai US$ 415 miliar atau setara Rp 5.931 triliun dengan asumsi kurs Jisdor pada akhir periode yang sama. Posisi ULN ini naik 3,1% dibanding periode yang sama tahun lalu US$ 404,7 miliar, tetapi lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya US$ 417,6 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, penurunan ULN terutama terjadi pada utang pemerintah. Posisi ULN pemerintah pada Mei mencapai US$ 203,4 miliar atau setara Rp 2.906 triliun, turun 1,3% dibanding bulan sebelumnya. Namun, ULN pemerintah pada Mei, masih lebih tinggi 5,9% dibandingkan bulan sebelumnya.
"Penurunan posisi ULN Pemerintah terjadi seiring dengan pembayaran surat berharga negara dan pinjaman dalam valuta asing yang jatuh tempo pada Mei 2021." ujarnya dalam keterangan resminya, Jumat, (16/7).
Menurut Erwin, penarikan ULN pemerintah pada Mei masih didominasi pendanaan untuk program prioritas, termasuk upaya penangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Belanja yang dimaksud, antara lain administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8%), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor konstruksi (15,4%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6%).
Sementara itu, posisi ULN Swasta pada Mei 2021 tercatat US$ 208,7 miliar atau setara Rp 2.982 triliun, turun tipis US$ 209 miliar pada bulan sebelumnya. Namun, ULN swasta tumbuh 0,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Berdasarkan data ULN BI, utang perusahaan bukan lembaga keuangan turun dari US$ 165,95 miliar pada April 2021 menjadi US$ 165,56 miliar. Sedangkan ULN lembaga keuangan naik dari US$ 42,78 miliar menjadi US$ 43,13 miliar
BI memastikan ULN pada Mei tetap terkendali. Hal ini tercermin dari rasionya terhadap PDB yang mulai turun dibanding bulan sebelumnya. Rasio ULN Mei 2021 terhadap PDB sebesar 37,6%, turun dibandingkan rasio bulan April sebesar 37,9%.
"Struktur ULN Indonesia juga tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 88,5% dari total ULN." ujarnya.
Sekitar 99,9% ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang. Demikian pula dengan ULN swasta yang memiliki komposisi 77,1% merupakan utang jangka panjang.
Kemenkeu mencatat hingga Mei 2021, posisi utang pemerintah mencapai Rp 6.418,15 triliun atau 40,49% dari nilai pendapatan domestik bruot (PDB). Nilai tersebut mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya, namun naik 22% dibandingkan Mei 2020 sebesar Rp 5.258,57 triliun.
Penarikan utang pemerintah mayortas diperoleh lewat penerbitan surat berharga negara (SBN) yang porsinya 86,94% terhadap total utang atau sebesar Rp 5.580,02 triliun, serta 13,06% diperoleh dari pinjaman sebesar Rp 838,13 triliun. SBN domestik menyumbang komposisi utang sebesar Rp 4.353,56 triliun sementara terdapat utang Rp 1.226,45 berupa valas.
Utang pemerintah yang didapatkan dari pinjaman luar negeri mayoritas berasal dari pihak luar negeri, berupa pinjaman bilateral, multilateral dan bank komersil sebesar Rp 825,81 triliun. Sedangkan pinjaman yang berasal dari dalam negeri nilanya hanya Rp 12,32 triliun.