BPKP Selamatkan Keuangan Negara Rp 3,4 T Sepanjang Kuartal I 2022
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaporkan berhasil menyelamatkan keuangan negara dan daerah sebesar Rp 3,36 triliun dari hasil pengawasan sepanjang kuartal I 2022. Terdapat sejumlah isu strategis yang dilakukan pengawasan BPKP sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, mulai dari vaksinasi Covid-19 hingga minyak goreng.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, sepanjang kuartal I tahun ini mereka mengawai 29 isu strategis pembangunan dengan 968 program kerja pengawasan. Dari hasil pengawasan tersebut, BPKP memberikan kontribusi ke keuangan negara sebesar Rp 23,78 triliun melalui tiga aspek, penyelamatan keuangan negara, penghematan pengeluaran serta optimalisasi penerimaan.
"Penyelamatan keuangan negara dan daerah Rp 3,36 triliun, penghematan pengeluaran keuangan negara dan daerah Rp 20,05 triliun dan optimalisasi penerimaan negara dan daerah Rp 364,56 miliar," kata Ateh dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (20/6).
Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah yang sudah dilakukan BPKP pada tiga bulan pertama tahun ini sudah mencapai lebih dari separuh nilai tahun lalu sebesar Rp 6,43 triliun. Meski demikian, nilai penyelamatan keuangan negara yang dikumpulkan tahun lalu memang merosot tajam lebih dari separuh tahun 2020 sebesar Rp 12,9 triliun.
Program pengawasan yang dilakukan oleh BPKP pada awal tahun ini mencakup beberapa isu strategis mulai dari pengawasan pengarusutamaan produk dalam negeri dan belanja pemerintah pusat, pengawasan tata kelola niaga minyak goreng hingga pengawasan atas pembayaran insentif tenaga kesehatan dan klaim rumah sakit Covid-19.
Ateh mengatakan pihaknya juga baru saja dilibatkan untuk ikut serta mengawasi masalah minyak goreng khusus di wilayah Jawa-Bali bersama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan. Ia juga telah menyiapkan peta permasalahannya dengan fokus saat ini terkait harga minyak goreng curah.
"Kami sekarang juga sedang melakukan audit tata kelola industri kelapa sawit menyeluruh dari hulu hingga ekspor, jadi ini baru mulai, kita sedang dalam persiapan audit," ujarnya.
BPKP menargetkan kontribusi kepada keuangan negara mencapai Rp 42 triliun. Ini terdiri atas penyelamatan keuangan negara Rp 5,2 triliun, efisiensi pengeluaran negara Rp 33,7 triliun dan nilai potensial penerimaan negara yang terealisasi Rp 3,1 triliun.
Target pengawasan tahun depan terdiri atas 18 program prioritas (PP), 82 kegiatan prioritas (KP), 33 proyek prioritas strategis (PPS) dan 45 proyek strategis nasional (PSN).
"Agenda prioritas pengawasan tahun 2023 isunya relatif masih sama dengan 2022, untuk sementara kami sampaikan ada delapan sektor yang hampir sama," kata BPKP.