Sri Mulyani Sentil Subsidi Rp502 Triliun Banyak Dinikmati Orang Kaya

Pemerintah memutuskan menambah anggaran subsidi dan kompensasi sehingga menjadi Rp 502 triliun pada tahun ini agar harga listrik hingga BBM tidak naik. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa bantuan tersebut masih banyak dinikmati masyarakat kalangan kaya.

Ia mengatakan, subsidi dan kompensasi energi yang diberikan pemerintah selama ini diberikan secara tidak langsung kepada barang. Karenanya, tidak sedikit dari barang-barang disubsidi tersebut seperti listrik, BBM dan LPG justru dinikmati oleh masyarakat kelompok kaya.

"Sehingga sebetulnya APBN kita yang dengan subsidi kemarin mencapai Rp 502 triliun, memang akhirnya yang banyak menikmati adalah kelompok kaya," kata Sri Mulyani saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (30/6).

Namun demikian, menurut dia, inflasi dapat meroket jika pemerintah tak menambah subsidi. Kenaikan inflasi pada akhirnya dapat menganggu daya beli masyarakat secara keseluruhan.  Untuk itu, Sri Mulyani memastikan, pemerintah akan terus memperbaiki kualitas kebijakan pemberian subsidi dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.

DPR sebelumnya menyetujui adanya tambahan anggaran Rp 349,9 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi pada tahun ini dari alokasi awal sebesar Rp 152,5 triliun. Penebalan anggaran tersebut, terdiri dari  Rp 74,9 triliun untuk subsidi enegri dan Rp 275 triliun untuk pembayaran kompensasi kepada Pertamian dan PLN.

Kemenkeu sebelumnya mencatat mencatat 63% dari subsidi solar yang diberikan pemerintah justru dinikmati oleh 40% kelompok masyarakat terkaya. Lebih dari seperempatnya bahkan dinikmati masyarakat yang tergolong 10% terkaya. Sementara hanya 3% dari subsidi solar tersebut yang dinikmati oleh kelompok 10% termiskin.

Penyaluran yang lebih baik terjadi pada subsidi listrik. Hampir separuh dari subsidi listrik dinikmati masyarakat di kelompok 40% termiskin. Subsidi listrik yang dinikmati masyarakat 10% terkaya hanya 4%.

Kepala Badan kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, pihaknya akan terus mengevaluasi efektivitas dari kebijakan subsidi energi tersebut. "Kalau tiba saatnya momentumnya tepat, kami akan mendorong reformasi subsidi  agar penyaluran dapat tepat sasaran dan efektif menurunkan kemiskinan dan ketimpangan," kata Febrio dalam rapat Panitia Kerja RAPBN 2023 dengan Banggar pertengahan bulan ini.