Wapres Minta Sri Mulyani Tambah Insentif Fiskal Pemda

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah insentif fiskal untuk pemerintah paerah atau pemda. Insentif tersebut diusulkan untuk diberikan kepada daerah yang berhasil dalam mendorong elektronifikasi transaksi pemda dan kebijakan perluasan digitalisasi daerah (P2DD) mulai 2024.

“Menteri Keuangan perlu mempertimbangkan untuk merealisasikan tambahan insentif fiskal untuk pemda yang dinilai berhasil dalam mendorong elektronifikasi transaksi pemda dan kebijakan P2DD mulai tahun 2024,” ujar Ma’ruf dalam Rakornas P2DD, Jakarta, Selasa (3/10).

Ia mengatakan Presiden Joko Widodo menaruh harapan besar pada implementasi digitalisasi ekosistem keuangan daerah. Digitalisasi dibutuhkan untuk  mendukung terbangunnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien dan mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia,  

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan bahwa digitalisasi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Perry mengatakan, sudah banyak gubernur dan walikota yang berhasil menaikan PAD-nya  dengan cepat dan sangat efisien dalam tata kelola dalam pengeluaran daerah berkat digitalisasi.  

"Bu Menteri Keuangan juga menjelaskan tahun 2024 itu menjadi salah satu pilar mempercepat digitalisasi,” ujar Perry.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pun mengungkapkan bahwa pemerintah bersama menteri keuangan sedang membahas rencana pemberian insentif bagi daerah yang mengimplementasikan digitalisasi.

“Insentif sedang dibahas di Kemenkeu, belum ada angkanya. Kapannya juga  masih di bahas di Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers Rakornas P2DD, Jakarta, Selasa (3/10).