Sri Mulyani: Semua Negara Anggota OECD Dukung Proses Aksesi Indonesia
Pemerintah Indonesia resmi mengajukan aksesi untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Seluruh negara anggota OECD diklaim memberi dukungan penuh terhadap proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri undangan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann di Paris, Perancis, Selasa (10/10) kemarin.
Dalam unggahan di laman Instagramnya, Sri Mulyani menjelaskan pertemuan ini membahas proses aksesi Indonesia sebagai anggota penuh OECD. Pertemuan Council dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota OECD. Selama diskusi, menurut Sri Mulyani, seluruh perwakilan negara anggota OECD memberi dukungan terhadap Indonesia.
"Jika aksesi ini sukses, Indonesia akan menjadi negara Asia ketiga yang menjadi anggota OECD setelah Jepang dan Korea Selatan," ujar Sri Mulyani dalam pernyataan tertulis, dikutip Rabu (11/10).
Dalam pertemuan dengan petinggi dan perwakilan negara anggota OECD, bendahara negara itu membahas mengenai perkembangan ekonomi Indonesia serta berbagai kemajuan reformasi di bidang ekonomi yang telah dan sedang dilakukan Indonesia
Sri Mulyani mengatakan dirinya dengan tegas telah menjawab segala pertanyaan terkait aksesi Indonesia, mulai tentang standar-standar OECD, serta berbagai isu seperti komitmen menjelang Pemilu, kesenjangan, iklim, korupsi, hingga kemiskinan
“Saya yakinkan, komitmen Indonesia dalam menjadi anggota OECD sangatlah bulat angkah-langkah reformasi Indonesia di berbagai sisi akan terus berjalan,” kata Sri Mulyani dalam unggahan Instagramnya @smindrawati dikutip Rabu (11/10).
Ia juga mengatakan bahwa hubungan OECD dengan Indonesia bukanlah baru kemarin sore atau baru-baru ini saja terjalin. Kantor OECD untuk Asia Tenggara sendiri berada di Jakarta, dibuka pada 2015.
Ia juga mengatakan Indonesia terus aktif mendukung OECD Southeast Asia regional program yang berjalan sejak 2014, bahkan menjadi Co-Chair pertama bersama dengan Jepang, sehingga Indonesia sudah sangat mengenal nilai-nilai OECD.
Sri Mulyani meyakin keanggotaan ini akan mengokohkan pondasi perekonomian, pemerintahan, serta kapasitas institusional Indonesia dalam rangka menjadi negara berpenghasilan tinggi serta menjadi peserta yang baik dalam komunitas global,
“Selain itu, keanggotaan Indonesia ini selain akan membuat Indonesia makin baik, juga akan membawa dampak positif bagi OECD,” kata Sri Mulyani.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Monoarfa meyakini Indonesia bisa segera menjadi anggota OECD, karena sudah memenuhi semua indikator dan persyaratan yang ada.
Suharso menjelaskan, untuk menjadi bagian dari OECD, dibutuhkan proses yang panjang, bahkan membutuhkan waktu lebih dari tiga tahun. Namun, ia menilai Indonesia sudah memenuhi semua indikator dan persyaratan OECD untuk menjadi negara maju.
“Semua indikator, semua indeks yang kami tawarkan bisa menjadi salah satunya, inline dengan indikator OECD untuk persyaratan menjadi negara maju. Mudah-mudahan bisa cepat menuju negara maju,” kata Suharso, Senin (9/10).
Suharso menilai Indonesia berhasil mendorong pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) dari kisaran US$ 700 pada 2001 menjadi US$ 4.580 pada 2022, atau dalam waktu 21 tahun.
“Masa kita tidak bisa dalam waktu 20 tahun dari US $5.000–an menjadi US$ 30.000?” katanya.
Menurut Suharso, angka tersebut menjadi penting, karena sudah saatnya Indonesia keluar dari perangkat pendapatan kelas menengah atau middle income trap setelah 30 tahun terjebak.
“Angka ini penting karena kita ingin keluar dari middle income trap, kita sudah 30 tahun di sana. Cina saja kini sudah upper middle class,” ujar Suharso.