Kemiskinan Ekstrem RI Turun jadi 1,12%, Papua dan Maluku Paling Cepat

ANTARA FOTO/Andri Saputra/YU
Warga melintas di permukiman padat penduduk di Kota Ternate, Maluku Utara. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen di 212 Kabupaten/Kota pada tahun 2024.
Penulis: Zahwa Madjid
Editor: Syahrizal Sidik
9/11/2023, 20.17 WIB

Badan Pusat Statistik mencatatkan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia terus menurun selama 5 tahun. Tercatat kemiskinan ekstrem turun dari 3,6% pada tahun 2018 menjadi 1,12% pada Maret 2023.

Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023, Kamis (9/11).

Pada bulan Maret 2023, jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di bawah satu persen sebanyak 18 provinsi atau sekitar 53% dari total provinsi di Indonesia.

Jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem 1-5% sebanyak 14 provinsi dan jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di atas 5% masih ada dua provinsi.

“Dapat kami laporkan bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di setiap pulau mengalami penurunan yang cepat dalam periode Maret 2022 sampai Maret 2023,” kata Amalia.

Adapun wilayah Maluku dan Papua mengalami penurunan kemiskinan ekstrem yang sangat cepat dari 10,92% menuju 7,67% di bulan maret 2023.

Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem yang pesat juga terjadi di Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur dari 4,28% ke 2,44% pada 2023. "Penurunan kemiskinan ekstrem tercepat juga terjadi di kawasan Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Yogyakarta, serta wilayah Sulawesi Barat," katanya.

Data dari BPS tentang kemiskinan ekstrem tersebut, Amalia mengatakan akan menjadi rujukan untuk pemerintah pusat dan provinsi dalam mempertajam kebijakan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menyiapkan belanja negara Rp 3.304 triliun tahun depan. Jokowi mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 harus dapat menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan nasional.

Selain itu, Kepala Negara berharap agar anggaran negara 2024 dapat mendukung kesejahteraan, mempercepat transformasi ekonomi, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Jokowi menilai hal tersebut penting agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

Reporter: Zahwa Madjid