Daftar 18 Provinsi dengan Kemiskinan Ekstrem di Bawah 1%, Ada Jakarta

Arief Kamaludin|KATADATA
Aktivitas warga di pemukiman padat penduduk Kampung Dao, Jakarta. Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di dunia lebih banyak didorong oleh kawasan Asia Timur dan Pasifik, terutama Cina, Indonesia, dan India.
Penulis: Zahwa Madjid
Editor: Sorta Tobing
20/11/2023, 17.28 WIB

Badan Pusat Statistik mencatat kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia terus menurun selama 5 tahun. Tercatat kemiskinan ekstrem turun dari 3,6% pada  2018 menjadi 1,12% pada Maret 2023. 

Namun, masih terdapat 18 provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan ekstrim di bawah 1% atau sekitar 53% dari total provinsi di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrim tertinggi yakni mencapai 0,99%.

Untuk Maluku dan Papua mengalami penurunan kemiskinan ekstrem yang sangat cepat dari 10,92% menjadi 7,67% di Maret 2023. Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem yang pesat juga terjadi di Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur dari 4,28% ke 2,44%. 

BPS pun mencatatkan penurunan kemiskinan ekstrem tercepat juga terjadi di kawasan Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Yogyakarta, serta wilayah Sulawesi Barat.

Berikut 18 provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di bawah 1%:

  • Kalimantan Barat 0,99%.
  • Jawa Timur 0,82%
  • Jambi 0,81%
  • Jawa Barat 0,79%
  • Sumatera Utara 0,78%
  • Sulawesi Utara 0,78%
  • Sulawesi Barat 0,75%
  • Riau 0,67%
  • Maluku Utara 0,67%
  • DKI Jakarta 0,57%
  • Kalimantan Selatan 0,47%
  • Sumatera Barat 0,41%
  • Kepulauan Riau 0,35%
  • Kalimantan Tengah 0,35%
  • Kalimantan Utara 0,34%
  • Kepulauan Bangka Belitung 0,24%
  • Bali 0,19%
  • Kalimantan Timur 0,10%

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menyiapkan belanja negara Rp 3.304 triliun pada tahun depan. Harapannya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 harus dapat menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan nasional.

Selain itu, anggaran negara 2024 dapat mendukung kesejahteraan, mempercepat transformasi ekonomi, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Jokowi menilai hal tersebut penting agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

Reporter: Zahwa Madjid