Temukan Laporan Tak Wajar, BPK Minta Kominfo Kaji Proyek BTS 4G
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurunan opini laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I-2023 (IHPS), laporan keuangan Kominfo menjadi satu-satunya lembaga yang mendapatkan WDP dari seluruh kementerian negara atau embaga yang ada.
"Kemkominfo memperoleh opini WDP karena terdapat permasalahan aset tetap yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut," kata Ketua BPK Isma Yatun saat penyerahan IHPS I 2023 kepada DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, (5/12).
Pertama, terkait peralatan dan mesin hasil penyediaan Base Tranceiver Station (BTS) 4G BLU BAKTI sebesar Rp 3,88 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen yang memadai untuk menyatakan aset tersebut telah selesai dan dapat dimanfaatkan oleh operator seluler.
Kedua, terkait konstruksi dalam pengerjaan (KDP) hasil penyediaan BTS 4G BLU BAKTI sebesar Rp 1,93 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen yang memadai untuk memisahkan bagian yang tidak memenuhi kriteria sebagai KDP.
Untuk itu, BPK meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Septiadi agar mengkaji pelaksanaan program penyediaan BTS 4G. Hal ini agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari risiko pekerjaan tidak dilanjutkan.
Selanjutnya, meminta pihak penyedia menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Lalu menginstruksikan Dirut BAKTI untuk menyusun ketentuan pembayaran penyediaan BTS 4G sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan.
"Selain itu, menyajikan hasil penyediaan BTS 4G secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)," kata Isma.
Kasus Korupsi BTS 4G
Sebagai informasi, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G.
Dalam putusan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/11), Johnny juga divonis membayar denda Rp 1 miliar subsider enam bulan pidana kurungan pengganti.
“Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (8/11).
Dalam putusannya, hakim juga menghukum Johnny G Plate membayar uang pengganti sejumlah Rp 15,5 miliar. Uang pengganti itu harus diserahkan Johnny paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
"Jika tidak membayar harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun," ujar Fahzal.
Dalam putusannya majelis hakim juga menyatakan Johnny bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.
Selain menghukum Johnny, hakim juga menetapan mantan direktur utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif dengan kurungan penjara 18 tahun. Anang juga dihukum membayar Rp 1 miliar atau diganti kurungan 6 bulan.
Hakim juga menghukum Anang membayar uang pengganti senilai Rp 5 miliar diambil dari uang yang telah disetor ke kajaksaan. Hakim Anang terbukti telah melakukan korupsi dan pencucian uang. Atas putusan yang dibacakan itu baik Johnny, dan Anang mengajukan banding.
Sementara itu mantan Tenaga Ahli Hudev UI, Yohan Suryanto dihukum dengan pidana lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Yohan juga dihukum pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 400 juta dikurangkan uang yang telah disita Rp 43 juta.
Apabila tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan inkrah, maka akan diganti dengan pidana satu tahun penjara. Yohan belum memutuskan untuk mengajukan banding.
"Masih pikir-pikir dulu," ujar Yohan saat ditanya hakim soal kemungkinan banding.
Dalam dakwaannya JPU menyatakan Johnny dan para terdakwa lainnya melakukan dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020-2022.
Pada surat dakwaan disebutkan sejumlah pihak mendapat keuntungan dari proyek pembangunan tersebut, yaitu Johnny menerima uang sebesar Rp 17,8 miliar. Sementara Anang menerima uang Rp 5 miliar dan Yohan menerima Rp 453 juta.