Celios: Program Makan Bergizi Gratis Bisa Picu Defisit APBN Lewat Batas Aman
Lembaga riset Center of Economics and Law Studies atau Celios mengungkapkan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN berpotensi melampaui batas aman yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara akibat program makan bergizi gratis. Defisit APBN akan menembus 3% pada 2029 jika program ini mencapai target 100% sasaran.
“Jika program MBG ini terus berjalan hingga mencapai target 100% pada 2029, defisit APBN diperkirakan akan mencapai 3,34% dari PDB pada 2029,” kata Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira dalam pernyataan tertulisnya dikutip, Kamis (21/11).
Proyeksi tersebut menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 5%. Namun, menudut dia, defisit APBN tetap akan melampaui 3% meski mengunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.
Riset Celios ini menyebutkan, fleksibilitas fiskal akan semakin sempit dengan semakin tinggi rasio defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB). Dampaknya adalah pemerintah tidak mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk melakukan belanja yang diperlukan dalam rangka menstimulusi ekonomi diluar dari belanja rutin.
Membebani Anggaran Negara
Makan bergizi gratis merupakan program unggulan Prabowo-Gibran, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Program MBG bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi 82 juta penerima, termasuk anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil.
Program MBG dialokasikan melalui anggaran pendidikan yang memotong hampir 10% dari total anggaran pendidikan nasional 2025. Dana tersebut setara dengan Rp 71 triliun.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, program MBG pada dasarnya akan berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi. "Yang jelas MBG akan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi kita," kata Amalia di Jakarta, Kamis (21/11).
Meski MBG memiliki dampak terhadap perekonomian, Celios memperingatkan bahwa alokasi anggaran besar ini berpotensi membebani keuangan negara. Hasil modelling program MBG jika menggunakan dana pendidikan hanya akan memberikan dampak positif terhadap PDB nasional 0,06% atau Rp 7,21 triliun. Namun di sisi lain, berdampak negatif pada sektor pendidikan dengan nilai kehilangan ekonomi mencapai Rp 27,03 triliun.
Adapun jika program MBG menggunakan mandatory spending pendidikan, Celios khawatir kualitas pendidikan nasional akan terganggu karena anggaran berkurang. Tenaga kerja di sektor pendidikan pun terancam terkena pengurangan kompensasi Rp 27,03 triliun. Penghasilan tenaga kerja di bidang pendidikan pemerintah juga bisa turun Rp 41,55 triliun.
“Redistibusi dana ini berpotensi mengurangi kesempatan kerja hingga 723 ribu posisi pada sektor pendidikan, termasuk guru dan dosen,” ujar Huda.
Rasio Pajak Sulit Naik
Peneliti Ekonomi Celios Dyah Ayu mengungkapkan, program MBG menghadirkan tantangan besar dari sisi kebutuhan pembiayaan, terutama dari pajak. “Rasio pajak sulit naik dengan situasi ekonomi yang penuh tantangan eksternal maupun pelemahan konsumsi kelas menengah,” kata Dyah.
Dyah menjelaskan, rasio pajak Indonesia pada APBN 2025 hanya ditargetkan 10,09%, masih jauh dibandingkan target ambisius 23% pada 2029.
Jika tidak diimbangi dengan strategi peningkatan pendapatan negara yang efektif, Dyah menuturkan, ambisi untuk mendanai program MBG bisa menjadi beban tambahan yang memperlebar defisit anggaran. “Pilihannya hanya menaikan rasio pajak atau tambah utang untuk danai MBG,” ujar Dyah.
Bhima pun menyarankan pemerintah lebih kreatif mencari pendanaan untuk MBG. Selain itu juga jangan sampai menaikan tarif PPN menjadi 12% untuk membiayai program prioritas.
“Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya pajak kekayaan yang bisa berkontribusi Rp 81,6 triliun dalam sekali penerapan,” kata Bhima.
Selain itu juga mencegah kebocoran pajak yang ada di sektor komoditas ekstraktif juga bisa dilakukan. Celios mengharapkan pemerintah jangan mengorbankan masyarakat kelas menengah yang hidupnya sudah terhimpit untuk membiayai MBG.