OECD Prediksi Ekonomi Era Prabowo Bergerak Lambat, Hanya Tumbuh 5,2% pada 2025
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau pada 2025 hanya mencapai 5,2%. Angka ini sedikit lebih tinggi dari proyeksi 2024 sebesar 5,1%.
“Konsumsi akan tetap kuat, dan investasi swasta kemungkinan meningkat,” ungkap laporan OECD Economic Surveys Indonesia edisi November 2024, yang dirilis Senin (9/12).
Meski konsumsi domestik menguat sejak 2022, OECD mencatat aktivitas ekonomi Indonesia masih di bawah tren sebelum pandemi. Sementara itu, ekspor terus terdorong oleh tingginya permintaan internasional terhadap komoditas unggulan Indonesia.
Adapun ketegangan geopolitik global, seperti konflik Rusia-Ukraina, memengaruhi perekonomian. Awalnya, kenaikan harga energi, pangan, dan pupuk memberikan tekanan pada daya beli masyarakat dan anggaran pemerintah.
Meningkatnya ketegangan geopolitik global juga memberikan dampak yang bertolak belakang terhadap Indonesia. “Agresi Rusia terhadap Ukraina pada awalnya meningkatkan harga energi, pangan, dan pupuk sehingga mempengaruhi daya beli,” tulis laporan OECD.
3 Faktor yang Bisa Ganggu Pertumbuhan Ekonomi
Melihat kondisi ekonomi saat ini, OECD juga mengingatkan adanya sejumlah faktor yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini perlu diperhatikan karena sangat menentukan prospek pertumbuhan ekonomi.
Faktor pertama yaitu lonjakan harga pangan dan energi. Kekhawatiran ini bisa menimbulkan biaya hidup yang tinggi dan biaya fiskal pemerintah yang membengkak. Untuk itu, OECD menyarankan agar pemerintah melakukan reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran.
Faktor kedua yaitu menurunnya minat investor. OECD menilai, faktor ini bisa menyebabkan investasi merosot serta keluarnya aliran modal asing dari dalam negeri.
Untuk mencegah penurunan minat investor, pemerintah disarankan untuk hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan pembiayaan utang untuk menjaga kepercayaan investor. Selain itu juga menjaga cadangan devisa agar tetap tinggi.
Lalu yang ketiga yaitu bencana alam. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah salah satu negara yang rawan bencana alam seperti aktivitas gunung merapi dan gempa bumi. Bila ini terjadi maka beban fiskal akan bertambah dan akan berdampak pula pada kondisi sosial dan ekonomi.
Untuk mengatasi hal tersebut, OECD menyarankan agar pemerintah bisa mengintegrasikan iklim ke dalam uji ketahanan keuangan dan regulasi perencanaan lahan. Selain itu juga memperluas cakupan asuransi kepada masyarakat.