Imbas Kerusuhan Meluas, Ekonomi RI Terancam Rugi Rp 9 Triliun

Aksi demonstrasi yang meluas dan memicu kerusuhan sejak 28 Agustus 2025 membawa dampak kerugian ekonomi besar bagi Indonesia, terutama di Jabodetabek.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan sektor jasa menjadi yang paling terdampak. Sektor ini berkontribusi sekitar 45% dari perekonomian nasional atau senilai Rp 9.900 triliun per tahun.

“Jika demonstrasi berlangsung tiga hari saja dan aktivitas sektor jasa terganggu hingga 10%, kerugian bisa mencapai Rp 8–9 triliun secara makro,” kata Huda kepada Katadata.co.id, Selasa (2/9).

Huda menilai kerugian ini tak lepas dari inkompetensi pemerintah dalam meredam gejolak unjuk rasa yang terjadi beberapa hari terakhir.

Infrastruktur Jakarta Jadi Korban

Selain kerugian makro, infrastruktur di Jakarta juga mengalami kerusakan parah akibat aksi yang berujung ricuh. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperkirakan total kerugian infrastruktur mencapai Rp 55 miliar.

Kerugian tersebut dialami PT MRT Jakarta sebesar Rp 3,3 miliar, PT Transjakarta Rp 41,6 miliar, serta kerusakan kamera pengawas (CCTV) dan infrastruktur lain senilai Rp 5,5 miliar.

Secara keseluruhan, ada 22 halte Transjakarta dan satu pintu tol yang rusak. Dari jumlah tersebut, enam halte dibakar dan dijarah, sedangkan 16 halte lainnya dirusak dan menjadi sasaran vandalisme.

Biaya Perbaikan Fasilitas Umum

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memperkirakan biaya perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat kerusuhan demonstrasi pekan lalu mendekati Rp 900 miliar. Estimasi awal ini menunjukkan kerusakan terparah terjadi di Jawa Timur dan Makassar.

Dody menjelaskan, biaya terbesar akan digunakan untuk rehabilitasi gedung DPRD. Namun, perhitungan tersebut tidak termasuk rumah dinas pejabat yang ikut dirusak massa.

“Rp 900 miliar baru angka sementara hasil penghitungan cepat setelah rapat daring dua hari kemarin. Kami akan hitung ulang setelah ada kepastian titik-titik yang akan diperbaiki,” kata Dody di Halte Transjakarta Polda Metro Jaya, Selasa (2/9).

Target Perbaikan Rampung

Dody menargetkan perbaikan fasilitas dengan kerusakan ringan dapat selesai dalam tujuh hari. Untuk kerusakan sedang dibutuhkan waktu sekitar empat bulan, sementara fasilitas dengan kerusakan berat bisa memakan waktu hingga enam bulan.

Menurutnya, sejumlah daerah yang mengalami kerusakan berat meliputi Jakarta, Jawa Timur, dan Makassar. Contoh fasilitas dengan kerusakan berat adalah bangunan yang hangus terbakar.

“Total ada 19 provinsi dengan fasilitas umum rusak akibat demonstrasi pekan lalu. Anggaran perbaikan kami gunakan dari dana tanggap darurat, kalau tidak cukup baru kami akan minta tambahan ke Presiden,” ujarnya.

Gedung DPRD Jadi Sasaran

Sejumlah gedung pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, juga menjadi sasaran kerusuhan. Salah satunya Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu (30/8) malam, yang merupakan kantor Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

Selain itu, beberapa gedung DPRD juga dibakar massa, antara lain:

• DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
• DPRD Kota Makassar
• DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
• DPRD Kota Surakarta
• DPRD Sumatra Selatan
• DPRD Kota Kediri
• DPRD Kabupaten Cirebon
• DPRD Kabupaten Jepara
• DPRD Kota Pekalongan