Ekonomi Timpang dan Demo Meluas, CSIS Ingatkan Bisa Berujung ke Krisis 1998

Aksi demonstrasi yang meluas beberapa hari terakhir bermula dari protes warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sejak 28 Agustus 2025, unjuk rasa kemudian melebar hingga ke Jakarta, disertai kericuhan, penjarahan pusat perbelanjaan, dan perusakan rumah pejabat.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, mendesak pemerintah segera mengatasi akar masalah dari perluasan aksi tersebut. Menurutnya, ketimpangan dan perlambatan ekonomi menjadi pemicu utama.

“Terjadi ketimpangan, terjadi perlambatan ekonomi yang harus segera diatasi. Kalau pemerintah terus menyangkal, situasi bisa mengarah pada krisis multidimensi seperti 1997–1998,” kata Deni dalam diskusi CSIS, Selasa (2/9).

Selain faktor ekonomi, Deni menilai situasi yang berkembang juga berkaitan dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya menyangkut legitimasi fiskal.

“Rakyat diminta membayar pajak, iuran, dan menerima efisiensi yang dilakukan pemerintah. Tapi di sisi lain, pemerintah terlihat boros menambah kementerian dan lembaga, membiarkan rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan pejabat maupun anggota DPR,” ujarnya.

Deni menekankan, kontradiksi ini menimbulkan krisis legitimasi fiskal. Padahal, dalam teori ekonomi politik, pajak merupakan kontrak sosial antara rakyat dan negara. Warga negara akan bersedia membayar pajak jika yakin negara memberikan timbal balik berupa layanan publik, stabilitas, dan keadilan.

“Sayangnya, rasa keadilan itu kini memudar karena adanya kontradiksi dari kebijakan pemerintah. Jadi, selain krisis legitimasi, ini juga cerminan ketimpangan dan beban ekonomi yang semakin berat,” ucapnya.

Distribusi Pertumbuhan Ekonomi Timpang

Deni mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir. Namun, distribusi pertumbuhan itu dinilai timpang.

“Itu bias kapital-intensif sektor. Koefisien gini kita masih di 0,39, dan itu sangat timpang,” katanya.

Meski tingkat kemiskinan turun, jumlah kelas menengah juga ikut menyusut. Kondisi ini membuat sebagian besar masyarakat berada hanya sedikit di atas garis kemiskinan. “Sedikit saja ada inflasi atau guncangan, mereka bisa jatuh kembali menjadi miskin,” ujarnya.

Volatile Food Masih Tinggi

Inflasi secara umum memang rendah, tetapi Deni menyoroti tingginya harga pangan bergejolak (volatile food).

“Hari ini harga beras kisaran Rp14 ribu–Rp18 ribu per kilogram, rata-rata Rp16 ribu. Itu sangat membebani masyarakat,” katanya.

Menurutnya, hal ini bertolak belakang dengan klaim pemerintah bahwa stok beras Bulog meningkat.

PHK dan Pekerjaan Informal

Masalah lain adalah pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka memang rendah, tetapi pemutusan hubungan kerja (PHK) masih marak.

“Permasalahan bukan sekadar bekerja atau tidak, tapi apakah pekerjaan itu layak. Saat ini pekerjaan berkualitas sangat terbatas,” ujar Deni.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hampir 60% pekerja Indonesia berada di sektor informal. Menurut International Labour Organization (ILO), angkanya bahkan mencapai 80%. Kondisi ini diperburuk dengan pendapatan masyarakat yang stagnan dan tidak mampu mengimbangi biaya hidup.

Mudah Tersulut Kenaikan Pajak

Deni menilai kombinasi tekanan ekonomi membuat masyarakat mudah tersulut, terutama terkait kenaikan pajak. “Kenaikan pajak sedikit saja terasa menyesakkan, apalagi di tengah beban hidup yang meningkat,” katanya.

Hal itu terbukti dari gelombang protes akibat kenaikan PBB di sejumlah daerah. Situasi semakin terancam dengan adanya peluang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 15%.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya pasal terkait tarif PPN.

Permohonan itu sebelumnya diajukan berbagai pihak, mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja swasta, pelaku UMKM, pengemudi ojek daring, hingga organisasi kesehatan mental.