Gubernur Malut dan Aceh Minta Pemotongan Dana Transfer Daerah Dikaji Ulang

Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat menghasilkan solusi atas pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur di daerah.

“Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan. Karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini, hanya cukup untuk belanja rutin,” kata Sherly saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10).

Sherly bersama sejumlah gubernur lainnya menyampaikan aspirasi kepada Purbaya terkait pemotongan TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026.

Ia menjelaskan, total dana transfer pusat ke Provinsi Maluku Utara pada 2025 mencapai sekitar Rp10 triliun, namun pada 2026 menurun menjadi Rp6,7 triliun, atau berkurang sekitar Rp3,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, pemotongan terbesar terjadi pada pos Dana Bagi Hasil, yang mencapai 60%. Dampaknya sangat signifikan terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan prioritas.

Menurutnya, para gubernur dari berbagai provinsi telah menyampaikan langsung keberatan mereka kepada Menteri Keuangan agar kebijakan tersebut dipertimbangkan ulang, demi menjaga keberlanjutan program pembangunan daerah.

Sherly menambahkan, pemotongan dana transfer membuat ruang fiskal daerah semakin sempit, karena sebagian besar anggaran hanya cukup untuk menutupi belanja rutin dan operasional pemerintahan.

“Belanja jalan, jembatan, dan infrastruktur jadi berkurang. Karena itu, kami minta pemotongan dana transfer jangan dilanjutkan supaya pertumbuhan ekonomi tidak melambat,” kata dia.

Sherly mengatakan Purbaya berkomitmen mencari solusi terbaik agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil tanpa mengorbankan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.

Ia menambahkan, potongan anggaran tersebut kemungkinan akan direalokasi melalui kementerian atau lembaga, lalu disalurkan kembali ke daerah sesuai program pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan Pak Menteri bisa berkomunikasi dengan baik mencari solusi, sehingga pembangunan infrastruktur tetap berjalan, gaji P3K dan belanja pegawai tidak terganggu, dan pertumbuhan ekonomi tetap sesuai harapan,”ujar Sherly.

Tanggapan Gubernur Aceh dan Sulawesi Tengah

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem juga menyampaikan harapan serupa agar dana transfer daerah tidak dipotong.

“Kami semua mengusulkan supaya anggaran tidak dipotong. Karena beban pembangunan sepenuhnya ada di provinsi masing-masing,” kata Mualem.

Sebelumnya, Purbaya menerima jajaran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme TKD dan DBH.

Pertemuan terbatas di Kantor Kementerian Keuangan itu turut dihadiri sejumlah kepala daerah, antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, serta beberapa gubernur lainnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, yang hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa, juga menyoroti kebijakan tersebut. “Kami mewakili Bu Khofifah, intinya berharap kebijakan terkait transfer ke daerah ini bisa ada titik temu,” kata Emil.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menilai kebijakan pemotongan TKD kontras dengan keputusan Kementerian Keuangan yang masih menempatkan dana negara di perbankan hingga Rp200 triliun.

“Kami berharap daerah diberi kepercayaan. Kalau daerah diberi kepercayaan, tentu uang tidak semua harus di bank. Kas daerah juga bisa mengelola dengan baik, apalagi semua kepala daerah baru ini punya komitmen kuat untuk melaksanakan,” ujar Anwar.