Setahun Prabowo-Gibran, Pertumbuhan Ekonomi Melesat Tapi Masih Banyak Catatan

Masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah memasuki satu tahun sejak keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024. Pada awal pemerintahannya, Prabowo membidik pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meroket hingga 8% di 2029. 

Banyak yang menilai target itu sangat ambisius dan sulit tercapai. Namun ekonomi RI pada kuartal kedua 2025 mampu tembus 5,12% secara tahunan. Angka ini cukup tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya 5,05% dan kuartal I 2025 di 4,87%.

Pemerintah pun sepanjang 2025 memberikan sejumlah stimulus. Langkah ini berlanjut hingga kuartal IV 2025. Salah satu stimulusnya adalah bantuan langsung tunai atau BLT untuk 35 juta keluarga penerima manfaat masing-masing Rp 300 ribu per bulan pada periode Oktober-Desember 2025.

Total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pelaksanaan stimulus ekonomi periode ini sekitar Rp 30 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat tahun ini dapat terus melesat hingga 5,5%. “Yang jelas belanja masyarakat akan naik kencang dan nanti properti tumbuh bagus,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 30 September 2025.

Pertumbuhan Ekonomi Melesat

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengakui capaian satu tahun pemerintahan Prabowo yang paling menonjol adalah pertumbuhan ekonomi. Terutama pada kuartal II 2025 yang tembus 5,12% secara tahunan.

“Capaian ini cukup signifikan mengingat kondisi perekonomian global pada saat itu masih dibayangi ketidakpastian akibat kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat,” kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Senin (20/10).

Dalam situasi yang penuh tantangan tersebut, Yusuf berpendapat, pemerintah mampu memanfaatkan momentum ekonomi domestik. Caranya dengan mencairkan sejumlah stimulus penting yang terbukti menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025.

“Stimulus ini kemudian menjadi landasan bagi pemerintah untuk kembali menggulirkan kebijakan serupa pada Kuartal IV dengan tujuan menggerakkan perekonomian menjelang akhir tahun,” ujarnya.

Namun, bila dibandingkan dengan kuartal kedua, momentum ekonomi di kuartal terakhir 2025 relatif lebih terbatas. Yusuf mengatakan, hal ini disebabkan oleh faktor musiman seperti jumlah hari besar keagamaan dan libur bersama yang lebih sedikit. “Sehingga ruang untuk mendorong konsumsi masyarakat tidak sebesar pada pertengahan tahun,” katanya.

Tantangan Dorongan Ekonomi

Ke depan, pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk dirampungkan. Khususnya yang selama ini menjadi penghambat dorongan ekonomi jangka panjang.

“Tantangan seperti ketersediaan bahan baku, konsistensi kebijakan investasi dan industri, serta stabilitas politik, keamanan, dan penegakan hak asasi manusia perlu menjadi fokus perhatian agar fondasi ekonomi nasional semakin kokoh,” kata Yusuf.

Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Khususnya dengan menekankan evaluasi dan monitoring berkelanjutan terhadap setiap program yang dijalankan.

“Langkah ini menjadi krusial mengingat pemerintahan baru memiliki sejumlah program prioritas yang membutuhkan pengawasan konsisten agar pelaksanaannya efektif dan berkesinambungan demi mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Yusuf.

6 PR Besar Prabowo-Gibran

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengakui Prabowo-Gibran memiliki keseriusan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Begitu juga dengan memberantas korupsi dan menekan shadow economy.

Namun, pekerjaan rumah atau PR besar masih banyak menanti. “Pemerintah perlu lebih fokus kepada hal substantif jangka panjang, bukan gimmick jangka pendek,” kata Wijayanto.

Wijayanto mengungkapkan ada enam PR yang perlu dituntaskan Prabowo-Gibran:

1. Perbaikan iklim usaha dan kepastian hukum.
2. Jaga disiplin fiskal dan independensi Bank Indonesia.
3. Perbaiki perencanaan atau teknokrasi seluruh program, terutama program prioritas.
4. Stimulus bagi sektor manufaktur untuk mengakhiri tren deindustrialisasi.
5. Berantas shadow economyyang membunuh sektor riil dan menekan penerimaan pajak.
6. Mengonversi sektor informal menjadi formal dengan permudah perizinan dan akses perbankan.