Purbaya: Ekonomi Kuartal III Tertekan Kerusuhan, Kuartal IV Bisa Tumbuh 5,5%

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 akan menurun dibandingkan kuartal sebelumnya. Pada kuartal II 2025, pertumbuhan ekonomi melesat ke level 5,12% secara tahunan.

“(Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025) mungkin lebih rendah sedikit, mungkin karena ada ribut-ribut,” kata Purbaya di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (29/10).

Aksi demonstrasi dan kerusuhan yang meluas pada akhir Agustus 2025 disebut-sebut menjadi salah satu faktor perlambatan. Demonstrasi ini dilakukan di berbagai daerah, salah satunya menyoroti kebijakan pemerintah terkait ekonomi.

Meski demikian, Purbaya tetap optimistis ekonomi Indonesia akan membaik pada kuartal IV 2025. “Yang paling penting kuartal keempat, produksi ekonomi di atas 5,5%. Itu yang paling penting, bahwa ekonominya sudah berubah,” ujarnya.

Peningkatan optimisme ini didukung oleh kepercayaan masyarakat yang mulai pulih terhadap pemerintah serta keyakinan akan stabilitas ekonomi, sehingga pertumbuhan hingga akhir tahun diperkirakan positif.

“Yang penting dipicu oleh ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian yang meningkat, mereka berpikir ekonominya membaik. Harapannya ke depan membaik terus, harga tetap terkendali, stabilitas sosial dan politik juga,” kata Purbaya.

Berdasarkan survei Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) meningkat ke level 130,6 pada Oktober 2025 dari 117,3 pada bulan sebelumnya. Sebelumnya, indeks ini sempat turun ke titik terendah pada Juli, Agustus, dan September.

Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan akan mengumumkan kinerja ekonomi kuartal III 2025 pada 5 November 2025. Pada kuartal I 2025, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,87%, sehingga pertumbuhan kuartal II sebesar 5,12% menunjukkan akselerasi yang signifikan.

Ketimpangan Ekonomi Picu Demonstrasi

Aksi demonstrasi Agustus 2025 bermula dari protes warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sejak 28 Agustus, unjuk rasa meluas ke Jakarta dan disertai kericuhan, penjarahan pusat perbelanjaan, serta perusakan rumah pejabat.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan menekankan bahwa pemerintah harus segera mengatasi akar masalah. Menurutnya, ketimpangan dan perlambatan ekonomi menjadi pemicu utama.

“Terjadi ketimpangan, terjadi perlambatan ekonomi yang harus segera diatasi. Kalau pemerintah terus menyangkal, situasi bisa mengarah pada krisis multidimensi seperti 1997–1998,” ujar Deni dalam diskusi CSIS, Selasa (2/9).

Deni menambahkan, krisis ini juga terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya legitimasi fiskal. Rakyat diminta membayar pajak, iuran, dan menerima efisiensi yang dilakukan pemerintah.

"Tapi di sisi lain, pemerintah terlihat boros menambah kementerian dan lembaga, membiarkan rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan pejabat maupun anggota DPR,” ucapnya.

Menurut Deni, kontradiksi ini menimbulkan krisis legitimasi fiskal. Pajak merupakan kontrak sosial antara rakyat dan negara. Warga negara akan bersedia membayar pajak jika yakin negara memberikan timbal balik berupa layanan publik, stabilitas, dan keadilan.

"Sayangnya, rasa keadilan kini memudar karena kontradiksi kebijakan pemerintah. Jadi, selain krisis legitimasi, ini juga mencerminkan ketimpangan dan beban ekonomi yang semakin berat,” ujarnya.