Berita Fiskal Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Perpres 158 Tahun 2024 yang mengubah struktur organisasi Kemenkeu, termasuk pemusatan tugas di direktorat baru.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkolaborasi dengan USAID melalui EGSA, meninjau pelaksanaan desentralisasi fiskal secara komprehensif.

IMF memperingatkan risiko peningkatan utang global yang dapat menekan ekonomi, dengan proyeksi utang publik global mendekati 100% dari PDB pada akhir dekade ini.

Meski Kemenkeu kini tak lagi di bawah Kemenko Perekonomian, Menko Airlangga memastikan koordinasi tetap berlangsung efektif dan mencakup kebijakan fiskal serta perdagangan untuk mendukung ekonomi.

Anggota kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto yang mencapai lebih 100 orang menyebabkan anggaran untuk kementerian membengkak. Ini berpotensi membahayakan kesehatan fiskal pada masa mendatang.

Sri Mulyani Indrawati berpeluang besar melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet baru Prabowo Subianto yang akan diumumkan setelah pada 21 Oktober 2024.

Wacana pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR periode 2024-2029 mendapat sorotan karena potensi membebani APBN, mengingat kondisi fiskal yang terbatas.

Menko Airlangga Hartarto mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menaikkan alokasi insentif fiskal bagi pemerintah daerah menjadi Rp 1 triliun demi mendukung digitalisasi daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama 42 negara, menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) untuk mewujudkan keadilan dan transparansi pajak global.

Banggar DPR menyarankan agar pemerintahan Prabowo mendiskusikan terlebih dahulu terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menambah jumlah kementerian, yang dikhawatirkan akan membengkakan APBN di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Laporan Celios mengungkapkan 10 masalah fiskal yang berat di masa pemerintahan Jokowi. Sehingga, masalah tersebut bakal menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo ke depan.

Sejumlah nama berpotensi menjadi menteri keuangan baru di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Nama-nama yang muncul seperti Anggito Abimanyu dan Chatib Basri

Kemenkeu memastikan perubahan anggaran kementerian/lembaga pada masa pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan memperlebar defisit APBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai utang Indonesia masih terjaga di bawah batas aman, meski negara maju dan berkembang mengalami lonjakan utang signifikan setelah pandemi.