Berita Fiskal Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Efektivitas kebijakan Purbaya akan ditentukan bukan oleh kata-kata yang lantang, melainkan oleh sejauh mana ia mampu menjembatani antara teori dan praktik.

Whoosh bukan satu-satunya proyek besar yang kini menghadapi ketidakpastian. Sejumlah program strategis warisan pemerintahan sebelumnya berpotensi membebani fiskal.

Menkeu Purbaya berdialog dengan 18 gubernur mengenai pemotongan alokasi dana ke daerah untuk tahun 2026, yang bertemu berbagai protes dan memicu pemangkasan pendanaan.

Bank Indonesia mengintensifkan intervensi di pasar untuk menjaga nilai tukar rupiah yang tertekan akibat faktor global dan domestik, dengan melibatkan berbagai instrumen kebijakan moneter.

Penerimaan cukai dari industri rokok elektrik tahun 2024 mencapai Rp 2,65 triliun, meningkat signifikan dan berpotensi menjadi sumber pendapatan fiskal baru.

Purbaya mengakui gaya komunikasinya terkesan seperti ‘koboi’ karena selama ini tidak ada yang pernah mengingatkannya.

Berikut kebijakan dari Bank Indonesia yang telah membeli Surat Berharga Negara sebesar Rp 216,10 triliun, mendukung sinergi kebijakan moneter dan fiskal demi stabilitas ekonomi.

BI mendukung langkah pemerintah memindahkan Rp 200 triliun ke sistem perbankan untuk meningkatkan likuiditas dan pertumbuhan ekonomi, melalui kebijakan moneter dan sinergi fiskal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, adanya kemungkinan perubahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Menkeu Sri Mulyani yang terkenal dengan kebijakan fiskal konservatifnya, dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto, memicu spekulasi mengenai perubahan arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Kemenkeu dan BI perkuat kerjasama dengan kebijakan burden sharing untuk mendukung program Asta Cita demi penguatan ekonomi kerakyatan.

MK menolak gugatan terhadap tarif PPN yang bisa naik hingga 15%, memberi peluang kepada pemerintah untuk menyesuaikan tarif sesuai kebutuhan fiskal.

Kemenkeu mengkaji kelangsungan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk mendukung pekerja di tengah tantangan ekonomi, dengan potensi kelanjutan pada kuartal III dan IV 2025.

DPR setujui penggunaan SAL untuk APBN 2024 atas permintaan Sri Mulyani, tindakan ini bertujuan mengurangi penerbitan utang dan menjaga stabilitas fiskal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB, bertemu Gita Gopinath dari IMF dan membahas ketahanan fiskal.