Berita Fiskal Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

S&P Global Ratings memperingatkan meningkatnya tekanan fiskal Indonesia berpotensi menekan profil kredit dan memicu makin turunnya peringkat RI.

Sri Mulyani menyebut disiplin fiskal sangat penting bagi satu negara.

Moody's turunkan outlook utang Indonesia ke negatif, menyoroti tantangan fiskal dan tata kelola ekonomi yang memicu ketidakpastian pasar serta arus modal keluar.

Purbaya mengatakan, sebagai strategi pencegahan krisis, ia memutuskan tidak menaikkan sejumlah tarif pajak dan menunda implementasi beberapa kebijakan pajak.

Warisan burden sharing membuat independensi bank sentral sebagai otoritas moneter semakin rentan, karena harus terus memikul beban portofolio utang pemerintah.

Dilema makan bergizi gratis pada akhirnya mencerminkan tantangan klasik dalam pengelolaan anggaran publik: keterbatasan fiskal di tengah banyaknya prioritas pembangunan.

Ruang bagi pemerintah daerah dalam melakukan manuver fiskal akan semakin sempit pada tahun ini akibat kebijakan terkait alokasi TKD dan batas defisit APBD.

Kuatnya niat pemerintah untuk menyukseskan program-program populis, boleh dikatakan Indonesia saat sudah mulai masuk ke era populisme fiskal.

Belum terlambat bagi pemerintah pusat untuk meninjau kembali pemangkasan dana transfer ke daerah sebelum kebijakan tersebut sepenuhnya diimplementasikan pada tahun anggaran 2026.

Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia menunjukkan stabilitas makro yang konsisten. Disiplin fiskal, kredibilitas kebijakan, dan arus investasi memperkuat daya tarik Indonesia di mata investor global.

Persoalannya, pemerintah pusat sedang mengencangkan ikat pinggang, mengutamakan proyek prioritas skala nasional, sehingga mengurangi transfer ke daerah.

Kebijakan makroprudensial longgar dan sinergi moneter-fiskal menjadi dasar optimistis Bank Indonesia (BI) bahwa ekonomi 2026 mampu tumbuh lebih tinggi.

Skema insentif dan disinsentif untuk mendorong transisi menuju energi terbarukan dinilai belum berjalan maksimal.

Di tengah menurunnya dana transfer, daerah tidak punya pilihan selain berinovasi. Pemerintah Kabupaten Sintang mengembangkan pendekatan kolaboratif.

PP No. 38 Tahun 2025 mengizinkan pemda, BUMN, dan BUMD mengambil pinjaman dari APBN, berpotensi meningkatkan risiko utang dan disiplin fiskal nasional.