Purbaya akan Rotasi 70 Pegawai Pajak ke Tempat Sepi Pekan Depan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal kembali merombak jajaran pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada pekan depan. Purbaya menyebut, sebanyak 70 orang pegawai pajak akan dirotasi ke tempat yang lebih sepi. 

“Yang ketahuan-ketahuan main-main, akan saya putar ke tempat yang lebih sepi," kata Purbaya di Kantor Danantara, Jakarta, Jumat (30/1). 

Purbaya sebelumnya telah melakukan rotasi terhadap 30 pegawai pajak. Ia menjelaskan, para pegawai pajak "nakal" ini perlu ditindak agar tidak menganggu kinerja pegawai lainnya.

Menurut dia, kesalahan yang dilakukan para pegawai ini cukup fatal sehingga turut menganggu penerimaan pajak. 

“Jadi kita melakukan perbaikan yang sungguh-sungguh. Nanti setiap senin kita akan berjalan terus debottlenecking. OSS juga akan kita kasih modal supaya berjalan lebih baik lagi,” kata Purbaya.

Purbaya menyebut, langkah-langkah itu dilakukan dalam rangka perbaikan pondasi perekonomian. 

Shortfall Pajak Rp 271 T Tahun Lalu

Kementerian Keuangan mencatat, adanya kekurangan atau shortfall penerimaan pajak sepanjang 2025 mencapai Rp 271,7 triliun. Penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN 2025. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, penerimaan pajak mengalami tekanan, terutama pada paruh pertama tahun ini. Penurunan setoran terjadi pada berbagai jenis pajak. 

Penurunan setoran, terutama Pajak Penghasilan (PPh) badan pada semester I 2025 yang mencapai 10,4% secara tahunan. Namun, angka ini berhasil berbalik pada paruh kedua tahun lalu menjadi naik 2,3% secara tahunan mencapai Rp 321,4 triliun.  

PPh Orang Pribadi dan PPh 21 terkontraksi hingga minus 19,4% pada semester I 2025. Namun berbalik naik 17,5% secra tahunan pada  semester II 2025  menjadi Rp 248,2 triliun.

Suahasil mengatakan, kondisi PPh final, PPh 22, dan PPh 26 juga memperlihatkan pola serupa. “Awalnya terkontraksi 4%, tetapi mampu tumbuh menjadi 8% hingga nilai setorannya secara total Rp 345,7 triliun,” kata Suahasil.

Lalu untuk untuk PPN dan PPnBM juga terkontraksi minus 14,7% pada semester I 2025 secara tahunan. Lalu penerimaan PPN dan PPnBM ini tumbuh 2,1% pada semester II 2025 dengan realisasi Rp 790,2 triliun.

"Semuanya begitu, di semester satu tekanannya cukup tinggi," kata Suahasil pada awal tahun ini.

Kemenkeu mencatat, pendapatan negara sepanjang tahun ini hanya mencapai Rp 2.756,3 triliun atau 91,7% dari outlook APBN sepanjang 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Pendapatan negara ini jika dirinci bersumber dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 2.217,9 triliun atau 89% dari outlook APBN sepanjang 2025 sebesar Rp 2.490,0 triliun.

Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak yang realisasinya hanya 78,6%. Sementara kepabeanan dan cukai realisasinya per Desember 2025 mencapai Rp 300,3 triliun atau hanya 99,6% dari outlook APBN sepanjang 2025 sebesar Rp 301,6 triliun.

Sementara itu sumber pendapatan negara lainnya yakni penerimaan negara bukan pajak alias PNBP per Desember 2025 tercatat mencapai Rp 534,1 triliun atau 104% dari target outlook APBN sepanjang 2025 yakni Rp 513,6 triliun.

Lalu penerimaan hibah tercatat mencapai Rp 4,3 triliun pada Desember 2025. Angka ini menunjukan capaiannya 733,3% dari outlook APBN sepanjang 2025 yakni 0,6%.

Di sisi lain, realisasi belanja negara lebih tinggi, mencapai Rp 3.451,4 triliun atau 95,3% dari APBN 2025 Rp 3.621,3 triliun.  Realisasi belanja pemerintah ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2,602,3 triliun atau 96,3% dari target dan belanja K/L Rp 1,500,4 atau 129,3% dari target.

Belanja non K/L tercatat sebesar Rp 1,102,0 triliun atau baru 71,5% dari target dan transfer ke daerah yang sudah disalurkan Rp 849,0 triliun atau 92,3% dari target.

Belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara menyebabkan defisit APBN sepanjang tahun 2025 mencapai Rp 695,1 triliun atau 2,92% dari produk domestik bruto. Defisit ini membengkak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,3% terhadap PDB.