Misbakhun: MBG Masuk Anggaran Pendidikan Strategi Cerdas, Seharusnya Dipuji

Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun menilai masuknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam klasifikasi anggaran pendidikan tak perlu dipermasalahkan. Langkah ini, menurut dia, merupakan strategi cerdas sehingga seharusnya tidak dipermasalahkan, bahkan justru dipuji. 

“Seharusnya strategi anggaran ini justru diberikan pujian sebagai strategi yang cerdas bukan malah dipermasalahkan dan dipolitisasi sebagai miss alokasi anggaran,” kata Misbakhun dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/2). 

Menurut Misbakhun, keputusan tersebut merupakan strategi alokasi anggaran ketika kebijakan pemerintah memperbesar jumlah dan memperkuat penerima manfaat MBG. 

“Maka strategi dan kebijakan alokasinya terjadi cross cutting budget policy. Sebagai strategi alokasi, maka pilihan tersebut diambil dan dilakukan,” 

Misbakhun menjelaskan, cross-cutting policy dari sisi kebijakan anggaran ini diperlukan mengingat target jumlah penerima manfaat MBG mencapai 83 juta jiwa. 

“Kebijakan ini kaitannya dengan follow the program, yaitu anggaran mengikuti fungsi dan peran programnya karena fungsinya memperkuat gizi anak-anak Indonesia yang sebagian besar mereka dalam rentang umur siswa sekolah,” kata Misbakhun. 

Misbakhun menilai, pelaksanaan MBG pada 2026 ini berjalan dengan lancar dengan didukung Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi secara baik.

“Membenturkan alokasi anggaran program MBG dengan dana pendidikan merupakan hal yang terlalu berlebihan dan tidak proporsional. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang masih tertinggal di beberapa wilayah tidak mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan,” kata dia.

Di sisi lain, Misbakhun menhatakan anggaran pendidikan justru terus diperkuat. Pada 2026 ini, menurut dia, pembangunan Sekolah Rakyat pun dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

“Sekarang ada pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial sebagai penggerak teknisnya. Ini adalah bukti dan komitmen nyata dari pemerintah,” kata Misbakhun.