Berita Anggaran Pendidikan Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemisahan anggaran Program MBG dari anggaran pendidikan.

Dalam APBN 2026, anggaran pendidikan Rp769,08 triliun didominasi program Makan Bergizi Gratis, menyisakan tantangan bagi Universitas Republik Indonesia dan perguruan tinggi lain di tengah isu korupsi.

Artikel menganjurkan kemandirian penuh PTN-BH seperti UGM dan UI untuk ciptakan iklim Pendidikan Tinggi yang kompetitif dan alihkan anggaran ke kampus daerah.

PDIP menguji peran oposisi dengan mengkritik anggaran program Makan Bergizi Gratis, mempertanyakan arah dan ketajaman politiknya di era pemerintahan baru.

Anggaran pendidikan dalam beberapa tahun terakhir meningkat. Fokus utama diarahkan pada pemerataan akses, peningkatan kualitas, dan penguatan relevansi pendidikan seperti pemenuhan gizi sejak dini.

Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun menilai masuknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam klasifikasi anggaran pendidikan merupakan strategi cerdas.

APBN 2026 tetap memberikan ruang besar terhadap investasi pendidikan, yang tercermin dari kenaikan anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru.

Dilema makan bergizi gratis pada akhirnya mencerminkan tantangan klasik dalam pengelolaan anggaran publik: keterbatasan fiskal di tengah banyaknya prioritas pembangunan.

Indonesia berjuang meningkatkan standar pendidikan untuk bersaing global.

Jika tata kelola MBG diperbaiki, program ini dapat berubah dari sekadar proyek pembagian makanan menjadi instrumen strategis pembangunan manusia.

Semakin panjang rantai distribusi MBG, semakin besar risiko kontaminasi.

Alokasi anggaran pendidikan terbesar digunakan untuk untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik.

Hampir separuh atau 44% dari alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp 757,8 triliun dialokasikan untuk program makan bergizi gratis alias MBG.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan soal realisasi anggaran pendidikan tidak pernah mencapai alokasi yang diberikan 20%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan agar formulasi kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara dikaji ulang.