Rupiah Melemah Hari Ini Dipicu Wacana Pemerintah Perlebar Defisit APBN

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada Senin (16/3) pagi. Melansir data Bloomberg, rupiah dibuka di angka 16,971, melemah dari penutupan Jumat (13/3) yakni 16.958. 

Pada pukul 09.53 WIB, rupiah berada di titik 16.978, atau melemah 21 poin (0,12%) dari pembukaan. 

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana mengatakan pelemahan rupiah ini dipicu oleh sejumlah faktor baik domestik maupun internasional.

Salah satu faktornya adalah tata kelola fiskal, yang mana pemerintah mewacanakan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 3%. 

“Kekuatiran tata kelola fiskal, melebarnya defisit apbn, dan memburuknya sovereign rating indonesia,” kata Fikri kepada Katadata.co.id, Senin (16/3). 

Selain itu, ia menilai investor keuangan berjaga-jaga jelang libur panjang hari raya idul fitri. Adapun faktor lain yang disebutkan Fikri yakni disebabkan kekhawatiran akan dampak perang AS-Israel dengan Iran. 

“Harga minyak, inflasi dan berubahnya stance bank sentral menjadi hawkish,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), salah satunya untuk merelaksasi aturan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga bisa di atas 3%. 

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3). 

"Mengenai waktunya, tentu ini keputusan politik Pak Presiden," kata Airlangga. 

Airlangga mengatakan sejumlah hal yang masuk Perppu tersebut adalah insentif darurat berupa pajak penghasilan (PPh) serta pajak pertambahan nilai (PPN). Aturan tersebut akan mengatur pembebasan bea masuk impor untuk bahan baku tertentu agar ekspor tetap jalan. Perppu juga akan mengatur penundaan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Kita juga ada potensi mendapatkan windfall dari PNBP migas dan komoditas," katanya.

Dia mengatakan, dengan adanya Perppu, maka pemerintah bisa melakukan perubahan dengan fleksibel. Airlangga mengatakan, model regulasi ini pernah terjadi saat Indonesia menghadapi Covid-19. 

"Anggaran lintas program ini bisa kita ubah tanpa (melewati) DPR," katanya. 

Usulan Perppu ini merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi potensi tekanan terhadap APBN.

Pada forum itu, Airlangga menyampaikan tiga simulasi skenario ekonomi yang dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah akibat situasi geopolitik saat ini. Hasil simulasi ketiganya menunjukkan batas defisit APBN sebesar 3% berpotensi sulit dipertahankan. 

"Dengan berbagai skenario ini, defisit 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden," ujar Airlangga.