Perjalanan Dinas ASN Dipangkas hingga 70%

Pemerintah mengumumkan skema penghematan energi yang berlaku di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN guna mengantisipasi dampak perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penghematan dilakukan melalui kebijakan bekerja dari rumah atau WFH hingga efisiensi belanja perjalanan dinas luar negeri dan luar kota. 

“Efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, pada Selasa (31/3) malam. 

Ia menegaskan, kebijakan ini akan berlaku mulai April 2025 dan akan dievaluasi setelah berjalan selama dua bulan. Pemerintah juga mengeluarkan imbauan kepada daerah terkait pelaksanaan car free day (CFD).  

“Ada imbauan penambahan jumlah hari durasi waktu dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day sesuai dengan karakter masing-masing, dan ini akan diatur oleh SE dalam negeri,” katanya. 

Adapun WFH bagi ASN akan dilakukan pada setiap Jumat yangakan diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

Kebijakan ini juga diharapkan dapatmendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Pemerintah juga akan membatasi penggunaan kendaraan dinas 50% kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik. “Dan mendorong menggunakan transformasi publik jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” kata Airlangga. 

Adapun untuk perusahaan swasta, Airlangga menyebut penerapan WFH akan menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Nantinya, penerapannya akan mengacu pada Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan. 

“Dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha peraturan melalui surat edaran menteri tenaga kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja,” katanya.

Sejumlah sektor yang dikecualikan dalam penerapan skema WFH ini yakni sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik dan keuangan

Di sisi lain, Airlangga memastikan sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka yaitu luar jaringan (luring) secara normal, di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah 5 hari dalam seminggu dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya.

Sementara untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas menyesuaikan dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

“Potensi penghematan WFH yang langsung ke APBN adalah 6,2 T berupa penghematan kompensasi BBM. Sedangkan total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp 59 triliun,” kata Airlangga.