Jurus Kemenkeu Jaga Defisit APBN: Evaluasi Mingguan hingga Kendali Belanja

Pemerintah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga di bawah 3% terhadap produk domestik bruto. Hal ini akan dilakukan melalui pengendalian ketat yang dilakukan secara rutin, mencakup evaluasi mingguan atas penerimaan negara dan belanja. 

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pemerintah tidak membiarkan defisit APBN bergerak tanpa kontrol meski realisasi pada kuartal I sudah mencapai 0,93% terhadap PDB. 

“Kami tidak membiarkan APBN running tanpa ada pengendalian. Itu kami evaluasi minggu  ke minggu, penerimaan pajak seperti apa, belanja yang masih bisa dikendalikan apa saja,” ujar Juda di Jakarta, dikutip Selasa (28/4).

Pemerintah, menurut dia, tidak serta-merta mengalikan capaian kuartal I menjadi proyeksi setahun penuh. Risiko pelebaran defisit tetap diwaspadai, tetapi langkah pengendalian terus diperkuat.

“Kami sangat aware mengenai risiko-risiko itu. Pajaknya bagimana, restitusinya seperti apa, kemudian belanja-belanja yang bisa dikendalikan, apakah berjalan sesuai rencana atau tidak. Intinya tetap dikendalikan di bawah 3%,” tegasnya.

Kementerian Keuangan mencatat, hingga akhir Maret 2026, APBN mengalami defisit Rp240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap PDB. Angka ini memunculkan kekhawatiran pasar karena secara matematis berpotensi menembus 3% jika tren awal tahun berlanjut secara linier.

Dari sisi kinerja, Juda menyebut belanja negara pada kuartal I 2026 tumbuh 31,4% secara tahunan, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan pajak tumbuh 20,7% dan total pendapatan negara yang mencakup pajak, PNBP, dan cukai—meningkat 10,5%. 

Realisasi belanja juga sudah mencapai 21,2% dari pagu APBN, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 17,1% dengan pertumbuhan hanya 1,4%.

Menurut Juda, tingginya belanja di awal tahun merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengubah pola pengeluaran negara agar lebih merata sepanjang tahun. Jika sebelumnya belanja menumpuk di akhir tahun, kini pemerintah mendorong distribusi yang lebih seimbang.

“Kuartal I sudah 21%, kemudian di kuartal II, III, dan IV ditargetkan masing-masing sekitar 26%. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan terjadi lebih cepat,” jelasnya. 

Juda menyebut percepatan belanja tersebut juga berdampak pada konsumsi masyarakat yang masih menunjukkan tren meningkat, antara lain tercermin dari Mandiri Spending Index (MSI) pada sektor consumer goods dan elektronik.

Di sisi lain, keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional masih relatif kuat, meski sempat mengalami sedikit pelemahan pada Maret akibat faktor eksternal seperti konflik di Timur Tengah.

“Dengan adanya upaya-upaya pemerintah untuk mendorong percepatan belanja, maka kelihatan juga konsumsi masyarakat masih dalam tren meningkat,” imbuhnya.