Pengusaha Cina Mengeluh soal DHE SDA hingga Pajak Mineral, Ini Kata Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons surat dari Kamar Dagang Cina (China Chamber of Commerce) yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan protes terhadap keadaan investasi di Indonesia. Para investor ini mengeluhkan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) hingga kenaikan pajak dan pungutan sektor mineral.

Purbaya mengaku belum membaca langsung surat tersebut. Namun, ia menegaskan pemerintah akan tetap mengutamakan kepentingan nasional dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan investasi.

“Belum (membaca). Tapi nanti tentunya akan kami sesuaikan dengan kebutuhan kan. Kalau DHE SDA untuk kepentingan kita kan enggak apa-apa,” kata Purbaya di kantornya, Rabu (13/5).

Purbaya mengatakan, pemerintah juga telah menyiapkan pengecualian dalam kebijakan DHE SDA bagi perusahaan tertentu. Menurutnya, perusahaan yang tidak meminjam dana di Indonesia bisa mendapatkan pengecualian dari kewajiban penempatan DHE SDA di dalam negeri.

“Kalau enggak salah perusahaan nanti yang enggak pinjam uang di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA. Ada pengecualian seperti itu kan?” katanya.

Purbaya menilai kebijakan itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi investor asal China. 

“Jadi harusnya Cina enggak ada masalah,” kata dia.

Sementara itu, terkait keluhan mengenai kenaikan pajak dan royalti mineral, Purbaya menegaskan pemerintah memiliki hak untuk mengoptimalkan penerimaan dari sumber daya alam nasional.

“Kalau mineral kan enggak apa-apa. Itu punya kita mineralnya. Kalau dinaikin, ya mau pindah-pindah aja cari mineral di tempat mana dia,” kata dia. 

Di sisi lain, Purbaya menegaskan hingga kini belum ada kebijakan kenaikan yang benar-benar diberlakukan, karena masih sebatas rencana.

“Perusahaan mana yang kena? Belum ada yang dikenakan kan? Baru rencana. Biarin aja. Tapi kita akan mementingkan kepentingan negara kita,” kata dia.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengungkapkan, pemerintah Indonesia juga memiliki catatan terhadap aktivitas sebagian pengusaha China di Indonesia. Ia mengaku telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Duta Besar China.

“Mungkin kita juga, saya udah komplain ke mereka, duta besarnya, banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal. Saya minta dia perbaiki,” katanya.

Menurut dia, persoalan investasi antara Indonesia dan China perlu dilihat secara dua arah. 

“Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah,” kata Purbaya.

Selain itu, Purbaya memastikan pemerintah tetap menyiapkan langkah lanjutan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan meski kebijakan bea keluar (BK) dan royalti sempat ditunda. Namun, detail kebijakan akan diumumkan kemudian oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Ada langkah lanjutan yang tetap menaikkan pendapatan kita dari pertambangan juga. Nanti tunggu aja kebijakan Pak Bahlil,” kata Purbaya.