Anggota Komisi XI DPR Primus Minta Bos BI Mundur Imbas Jebloknya Rupiah

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Primus Yustisio meminta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatannya imbas jebloknya nilai tukar rupiah. Kurs rupiah terus melemah menembus level baru dan kini mendekati 17.700 per dolar AS. 

Hal tersebut disampaikan Primus dalam rapat kerja bersama Komisi XI dengan Bank Indonesia pada hari ini, Senin (18/5). 

Primus menilai, kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan anomali. Kurs rupiah terus melemah meski data kinerja ekonomi menunjukkan pertumbuhan mencapai 5,61% pada kuartal I 2026, tetapi kurs rupiah juspertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tinggi mencapai 5,61%.

“Menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust dan menyampingkan kredibilitasnya,” ujar Primus dalam rapat bersama Bank Indonesia di DPR, Senin (18/5).

Ia menyoroti pelemahan rupiah yang tidak hanya terjadi terhadap dolar AS, tetapi juga terhadap berbagai mata uang negara lain, seperti dolar Singapura, dolar Australia, ringgit Malaysia, euro, hingga dolar Hong Kong.

“Faktanya dan ironisnya terhadap semua mata uang kita melemah,” katanya.

Primus juga menyinggung kondisi pasar saham Indonesia yang menurutnya belum pulih dibandingkan bursa global lain pasca meningkatnya tensi geopolitik sejak konflik rudal pada 28 Februari lalu. Menurutnya, mayoritas indeks saham global sudah rebound dan kembali menguat, sementara pasar Indonesia masih berada di zona negatif lebih dari 20%. 

Ia menilai kondisi tersebut memunculkan pertanyaan global terhadap kualitas dan kredibilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral.

“Nah ini yang menurut saya harus secara tajam dipertanyakan,” ujarnya.

Primus mengaku telah mempertanyakan pelemahan rupiah kepada Perry Warjiyo saat kurs masih berada di level Rp 16.800 per dolar AS. Dalam kesempatan itu, ia bahkan secara terbuka meminta Perry mempertimbangkan mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral. 

“Mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salahnya,” kata Primus. 

Ia menilai langkah mundur bukan bentuk penghinaan, melainkan sikap gentleman sebagaimana yang kerap terjadi di negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang ketika pejabat publik dinilai gagal menjalankan tugasnya dengan baik.

“Bapak akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang kalau tidak bisa melakukan tugas dengan baik,” ujarnya.