Kepala BGN: 414 Dapur MBG Belum Beroperasi, Rp 311 M Dikembalikan ke Kas Negara

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan terdapat 414 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum beroperasi tetapi telah menerima alokasi dana. Ia memastikan dana tersebut dikembalikan ke kas negara.

“Ya, ada pengurangan sekitar 6 jutaan penerima manfaat. Termasuk juga ada beberapa dapur yang kemarin sudah saya umumkan, ada 414 dapur yang ternyata dapurnya belum beroperasi tapi sudah dikirimi duit,” kata Sudaryono, kepada wartawan di  kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8).

Sudaryono menyebut, dana yang sebelumnya telah dikirimkan kepada dapur-dapur tersebut telah ditarik kembali. Total dana yang dikembalikan ke kas negara mencapai Rp 311 miliar.

“Itu kan uangnya sudah kami ambil, kami kembalikan kas negara Rp 311 miliar,” katanya. 

Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut merupakan bagian dari proses penyisiran anggaran dan penerima manfaat MBG yang dilakukan BGN. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran program digunakan secara tepat.

Ia menjelaskan, selain persoalan dapur yang belum beroperasi, BGN juga menemukan adanya data penerima manfaat yang tercatat ganda. Berdasarkan hasil penyisiran sementara, terdapat sekitar 6 juta penerima manfaat yang datanya perlu diperbaiki.

“Misalnya dia didaftar di pesantren. Di pesantrennya ada namanya, tapi di SMP juga dia ternyata siswa SMP. Jadi ada dobel-dobel, itu semua kami sisir,” kata Sudaryono.

80 Sekolah Swasta Dikeluarkan dari Daftar Penerima MBG

Selain itu, BGN juga mengecualikan sejumlah sekolah swasta yang dinilai tidak membutuhkan program MBG. Sudaryono menyebut sekitar 80 sekolah swasta di seluruh Indonesia telah dikeluarkan dari daftar penerima.

Ia mencontohkan sejumlah sekolah, termasuk Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari, yang menurutnya memiliki fasilitas makan sebagai bagian dari kegiatan sekolah atau sistem asrama.

Sudaryono mengatakan, penataan penerima manfaat tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan anggaran MBG. Menurutnya, semakin tepat data penerima, semakin tepat pula alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah.

Pada Jumat (28/8), Sudaryono untuk pertama kalinya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa semenjak ia ditunjuk sebagai kepala BGN pada Juli 2026. 

Pada pertemuan ini, ia mengaku akan membahas sinkronisasi pelaksanaan anggaran MBG, termasuk anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun mendatang.

“Intinya, kami ingin sinkronisasi semua. Saya kira ini kolaborasi, pemerintah ini kan semua kementerian saling kolaborasi,” kata Sudaryono.

Ia pun menegaskan, untuk anggaran MBG 2027, pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp 240 triliun untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.