Pemerintah Bayar Subsidi dan Kompensasi ke Pertamina - PLN Rp 331T

Pemerintah menyatakan telah membayarkan utang atas penyaluran subsidi dan kompensasi energi kepada PT PLN dan PT Pertamina mencapai Rp 331,4 triliun hingga 31 Agustus 2026. Realisasi pembayaran subdidi dan kompensasi ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

“Tahun lalu, sampai dengan akhir Agustus, yang sudah dibayarkan ke PLN dan Pertamina itu Rp 218 triliun,”  ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat

Suahasil menjelaskan, pembayaran kompensasi dan subsidi kepada PLN dan Pertamina saat ini dilakukan secara bulanan. Hal ini dilakukan agar kedua BUMN ini  memiliki keleluasaan kas dan dapar terus menyediakan produk yang memang harganya diatur oleh pemerintah.

Berdasarkan paparan yang ia sampaikan, realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global disebut dapat meningkatkan realisasi subsidi energi.

Namun, ia menegaskan Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi kondisi tersebut pada tahun 2022 saat pecahnya konflik Rusia-Ukraina. Realisasi subsidi dan kompensasi juga dipengaruhi oleh volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.

Suahasil menyampaikan, terdapat peningkatan konsumsi BBM bersubsidi oleh masyarakat seiring kenaikan harga nonsubsidi. 

"Volume BBM naik 8,8%, volume LPG naik 2,6%, pelanggan listrik untuk tarif bersubsidi naik 2,1%, volume pupuk naik 23%. Untuk debitur KUR, jumlah debiturnya naik 5,9%,” kata Suahasil.

Realisasi konsumsi volume BBM bersubsidi naik 8,8%, yakni dari 10,64 juta KL pada 2025 menjadi 11,58 juta KL pada 2026. Kemudian, volume konsumsi LPG 3 kg naik 2,6% dari 4,9 juta ton pada 2025 menjadi 5 juta ton pada 2026.

Volume konsumsi pupuk juga naik 23,4% dari 4,9 juta ton pada 2025 menjadi 6,1 juta ton pada 2026.