CORE Pertanyakan Evaluasi Dampak MBG dan Kopdes: Anggaran Besar, Risiko Terlihat

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), belum menunjukkan manfaat signifikan bagi masyarakat. Padahal, kedua program tersebut menyerap anggaran hingga ratusan triliun rupiah.

Direktur Riset Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto menilai manfaat program MBG belum terlihat nyata meski biaya dan risiko pelaksanaannya mulai muncul. Pemerintah juga belum memiliki evaluasi dampak yang memadai untuk membuktikan efektivitas program tersebut.

“Manfaatnya belum nyata, biaya dan risikonya jelas,” kata Akhmad dalam diskusi evaluasi ekonomi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang disimak secara daring, Rabu (14/10).

Menurut Akhmad, desain MBG perlu ditinjau kembali, terutama jika program ini ditujukan untuk menekan angka stunting. Upaya pencegahan stunting semestinya diprioritaskan pada periode 1.000 hari pertama kehidupan, sedangkan MBG menyasar anak-anak usia sekolah.

Ia juga menyoroti belum tersedianya studi dampak dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang dapat mengukur pengaruh MBG terhadap kesehatan, pemenuhan gizi, maupun capaian pendidikan penerima manfaat.

Akhmad mengatakan, sejumlah penelitian di negara lain menunjukkan program makan di sekolah dapat meningkatkan kehadiran siswa. Namun, dampaknya terhadap kesehatan dan capaian pendidikan masih dinilai terbatas.

Selain efektivitas, CORE menyoroti perubahan alokasi anggaran MBG pada 2026. Anggaran program ini semula mencapai Rp 335 triliun, termasuk Rp 67 triliun dari dana cadangan. Namun, alokasinya kemudian dipangkas menjadi Rp 248 triliun dan kembali turun menjadi Rp 217 triliun.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan risiko keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Menurutnya, data kasus yang belum konsisten menunjukkan masih adanya persoalan dalam persiapan dan pelaksanaan program.

Soroti Model Bisnis Koperasi Desa Merah Putih

Selain MBG, CORE menyoroti belum jelasnya tujuan dan model bisnis KDMP. Akhmad mempertanyakan apakah koperasi tersebut akan berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, pusat distribusi barang, atau toko ritel.

CORE juga mengkritik pendekatan pembangunan koperasi yang dinilai lebih banyak digerakkan pemerintah pusat daripada tumbuh dari kebutuhan dan inisiatif masyarakat desa.

Dari sisi pembiayaan, Akhmad menyoroti perubahan mekanisme pendanaan KDMP. Skema yang semula dirancang melalui pinjaman koperasi kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kemudian melibatkan Agrinas sebagai pihak yang meminjam dana untuk pembangunan fasilitas koperasi.

Pembayaran kewajiban tersebut berpotensi membebani anggaran publik, termasuk Dana Desa maupun sumber pendapatan daerah lainnya, bergantung pada skema yang diterapkan.

Menurut Akhmad, kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan koperasi