Kopdes

Kementerian Koperasi menargetkan 28.620 manajer Koperasi Desa Merah Putih mulai aktif menjalankan tugas di lokasi penempatan masing-masing pada awal Oktober 2026.

Heboh penempatan manajer Kopdes Merah Putih yang tak sesuai domisili, pemerintah pun memberikan rilis resmi lewat platform Simkopdes pada 25 September 2026. Berikut detailnya.

Dony Oskaria mengatakan status manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) bukan sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

COO Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria mengungkapkan nilai investasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menyentuh angka Rp 780 triliun.

Purbaya memastikan akan membayar utang Agrinas terkait Kopdes Merah Putih sebesar Rp 37,7 triliun ke bank-bank Himbara sebelum jatuh tempo.

Kredit Himbara Rp 240 triliun ke Agrinas untuk pembangunan Kopdes akan dibayar melalui mekanisme APBN. Pemerintah menjamin kelancaran pembayaran, tetapi risiko kredit dan fiskal tetap membayangi.

Jika komponen belanja pemerintah dikeluarkan, analisis LPEM FEB UI menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 4,52% (yoy) di Triwulan-II 2026.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa Merah Putih senilai Rp1,8 triliun adalah tanggung jawab penuh Agrinas Pangan Nusantara, bukan Kemenkeu.

Di tengah polemik pengadaan kipas angin Kopdes Merah Putih Rp 1,8 triliun, KPK mengingatkan berbagai celah korupsi yang harus diantisipasi sejak tahap perencanaan.

Regulasi itu disiapkan sebagai dasar pelaksanaan fungsi Kopdes sebagai penyalur bantuan pemerintah, barang bersubsidi, hingga penyerap hasil produksi petani.

Pemerintah menetapkan peran ganda Kopdes Merah Putih sebagai infrastruktur penyalur bansos dan pembeli hasil panen petani untuk distribusi yang lebih terintegrasi.

Purbaya menegaskan, proses pencairan anggaran pengadaan untuk pikap Kopdes akan melalui proses audit.

Kopdes Merah Putih mulai memperluas ruang usahanya ke sektor energi dan industri.

Kementerian Pertahanan belum akan mengizinkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengusut proses hukum kematian terhadap lima peserta program Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdes Merah Putih.

Kementerian Pertahanan menghapuskan latihan dengan senjata ataupun taktik militer dalam pelatihan untuk peserta program Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdes Merah Putih.