Pemerintah Tak Khawatir Inflasi Capai 3,23%, Siapkan Bansos dan Bantuan Beras
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tidak khawatir dengan inflasi tahunan atau year on year (yoy) per Oktober yang mencapai 3,23%, yang mendekati batas atas sasaran Bank Indonesia (BI).
"Inflasi masih tetap dalam target 2,5% plus minus 1%. Jadi pemerintah tidak khawatir," kata Airlangga seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11).
Menurut Airlangga, kenaikan harga sejumlah komoditas justru berkaitan dengan peningkatan pendapatan petani. Oleh karena itu, pemerintah menilai tingkat inflasi saat ini masih berada dalam rentang yang dapat diterima.
"Yang naik juga terkait dengan penghasilan dari petani, jadi kita biarkan inflasi masih dalam range dengan 2,5% plus minus 1%," ujarnya.
Untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, pemerintah memberikan bantuan beras sebanyak 30 kilogram per keluarga. Pemerintah juga menyiapkan program bantuan sosial (bansos) senilai Rp 30 triliun, serta diskon khusus menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Airlangga mengatakan berbagai program itu diharapkan dapat menjaga daya tahan konsumsi domestik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun ini.
Pemerintah juga akan mendorong sektor ekspor-impor untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, program diskon Nataru dan bantuan sosial diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas.
Inflasi Bulanan: Cabai Merah hingga Cabai Rawit Picu Kenaikan Harga Pangan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia sebesar 0,22% secara bulanan atau month-to-month (mtm) per Oktober. Angka ini menunjukkan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,31 pada September menjadi 112,56 pada Oktober.
Inflasi bulanan terjadi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Oktober, tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Kelompok tersebut mengalami inflasi sebesar 0,51% dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,15 poin persentase.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan cabai merah menjadi komoditas yang paling dominan mendorong inflasi bulanan, dengan andil sebesar 0,13 poin persentase.
"Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini terutama cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,13 persen. Berikutnya cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,05 persen, serta tomat dengan andil inflasi sebesar 0,04 persen," kata Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/11).
Dengan kontribusi sebesar 0,13 poin persentase dari total inflasi bulanan 0,22%, cabai merah menyumbang sekitar 59% dari inflasi Oktober 2026.
Selain cabai merah, cabai rawit dan tomat mendorong kenaikan harga. Sejumlah komoditas hortikultura lain, seperti sawi hijau, labu siam, dan sawi putih, masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,01 poin persentase.
BPS menjelaskan kenaikan harga cabai terjadi di tengah penurunan produksi di sejumlah daerah sentra. Produksi cabai merah tercatat turun di Lombok Timur, Cianjur, dan Banyuwangi. Sementara itu, produksi cabai rawit menurun di Jember, Sampang, dan Brebes.
Selain kelompok makanan, minuman, dan tembakau, tarif angkutan udara juga memberikan andil terhadap inflasi bulanan sebesar 0,01 poin persentase.
Secara bulanan, komponen harga bergejolak atau volatile food mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,77%, dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,13 poin persentase. Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,12%, sedangkan komponen harga yang diatur pemerintah atau administered prices mengalami inflasi sebesar 0,09%.
Dari sisi wilayah, inflasi bulanan terjadi di 33 provinsi. Papua Selatan mencatat inflasi tertinggi sebesar 1,12%, sedangkan Gorontalo mengalami deflasi terdalam sebesar 0,67%.
Inflasi Tahunan: Kenaikan Harga Pangan, Transportasi, Emas Penyebab Utama
Sementara itu, inflasi tahunan atau yoy pada Oktober mencapai 3,23%. Angka ini mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dibandingkan Oktober 2025.
BPS mencatat IHK meningkat dari 109,04 pada Oktober 2025 menjadi 112,56 pada Oktober 2026. Adapun inflasi tahun kalender atau year-to-date (ytd), yang mengukur perubahan harga sejak Desember 2025 hingga Oktober 2026, mencapai 2,4%.
Inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, transportasi, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,82% dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 1,4 poin persentase. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada kelompok ini meliputi cabai rawit, ikan segar, beras, minyak goreng, daging ayam ras, sigaret kretek mesin, dan daging sapi.
Kelompok transportasi mengalami inflasi tahunan sebesar 4,87% dengan andil sebesar 0,59 poin persentase. Kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara, pelumas atau oli mesin, sepeda motor, biaya pemeliharaan kendaraan, dan mobil menjadi sejumlah pendorong inflasi pada kelompok tersebut.
Adapun kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi sebesar 4,52% dengan andil sebesar 0,32 poin persentase. Emas perhiasan menjadi komoditas utama yang mendorong inflasi pada kelompok ini, meskipun harganya mengalami penurunan secara bulanan pada Oktober 2026.
Berdasarkan komponennya, inflasi inti tercatat 2,56% dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 1,64 poin persentase. Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 3,24% dengan andil 0,63 poin persentase.
Sementara itu, komponen harga bergejolak mencatat inflasi tahunan tertinggi, yakni 5,81%, dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,96 poin persentase. Kenaikan harga cabai rawit, beras, daging ayam ras, daging sapi, tomat, dan cabai merah menjadi sejumlah pendorong inflasi pada komponen ini.
Dari sisi wilayah, seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan pada Oktober 2026. Sulawesi Utara mencatat inflasi tertinggi sebesar 8,07%, sedangkan DKI Jakarta mencatat inflasi terendah sebesar 2,52%.
Pemerintah mengandalkan bantuan beras, bansos, dan diskon Nataru untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026, di tengah kenaikan harga barang-barang atau inflasi.