Pemerintah Targetkan Pungut Pajak Rp 514 Triliun dalam Dua Bulan di Sisa 2026

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun dalam dua bulan terakhir 2026 untuk mengejar target penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp 1.796,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 76,2% dari target APBN 2026.

“Masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, di Jakarta, Jumat (13/11).

Secara tahunan, penerimaan pajak hingga Oktober meningkat 23,2%. Suahasil menuturkan, naiknya penerimaan pajak ini seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi. 

“Kondisi ekonominya aktivitasnya meningkat karena itu pembayaran pajak juga meningkat,” kata dia.

Suahasil menjelaskan, pertumbuhan penerimaan pajak ditopang oleh sejumlah jenis pajak. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas meningkat seiring dengan aktivitas ekonomi dan perbaikan administrasi perpajakan.

Sementara itu, penerimaan PPh migas meningkat 84,7%. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh harga minyak yang lebih tinggi.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga mencatatkan pertumbuhan yang kuat. Menurut Suahasil, hal ini didukung oleh konsumsi domestik dan daya beli masyarakat.

Adapun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami sedikit kontraksi. Suahasil menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi pergeseran waktu pembayaran yang diperkirakan akan tercermin dalam laporan penerimaan pada Desember.

Di sisi lain, Suahasil menyebut penggunaan sistem administrasi perpajakan Coretax semakin membaik. Sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Coretax juga telah digunakan dan kualitasnya makin membaik sehingga membantu seluruh wajib pajak untuk bisa membayar pajak dengan lebih mudah,” katanya.

Pajak Transaksi Digital

Pemerintah juga mulai mengonsolidasikan kebijakan pemungutan PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam negeri pada November 2026. Pelaporan penerimaan dari kebijakan tersebut diperkirakan mulai terlihat pada bulan berikutnya.

Suahasil menjelaskan, kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan perlakuan pajak yang setara antara transaksi perdagangan secara konvensional dan melalui platform digital.

Ia mencontohkan pembelian tisu di toko konvensional yang dikenakan PPN, sementara transaksi barang sejenis melalui kanal daring sebelumnya belum memperoleh perlakuan yang sama dalam skema yang dibahas pemerintah.

Bendahara negara pun meminta dukungan masyarakat untuk membantu pemerintah mengumpulkan penerimaan pajak. Sebab, menurutnya, penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja negara.

"Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” kata Suahasil.