Anggaran Penanganan Kebakaran Hutan Rp 5,11 Triliun, Baru Terserap 23%

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,11 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026. Namun, realisasi anggaran tersebut baru mencapai Rp 1,17 triliun atau sekitar 23% hingga 31 Oktober 2026.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, anggaran penanganan karhutla tersebut tersebar di tujuh kementerian dan lembaga (K/L), termasuk untuk dana siap pakai yang digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Penanganan kebakaran hutan dan lahan ini telah kita sediakan pagu Rp 5,11 triliun dan realisasinya saat ini Rp 1,17 triliun di dalam tujuh K/L termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh BNPB,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita edisi November 2026, di Jakarta, Jumat (13/11).

Dengan demikian, realisasi anggaran penanganan karhutla baru mencapai sekitar 23% dari total pagu yang disediakan pemerintah. Masih terdapat sekitar Rp 3,94 triliun anggaran yang belum terealisasi hingga akhir Oktober.

Suahasil menjelaskan, anggaran penanganan karhutla merupakan bagian dari peningkatan alokasi belanja penanggulangan bencana dalam APBN 2026.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp 59,35 triliun. Realisasinya sekitar Rp 33,69 triliun hingga 10 November 2026.

Anggaran tersebut juga mencakup kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara yang terdampak bencana pada akhir 2025.

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera, pemerintah menyediakan anggaran Rp 50,84 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasinya Rp 30,78 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Suahasil memastikan pemerintah akan terus mengupayakan percepatan penyerapan anggaran penanggulangan bencana, dengan tetap memperhatikan prioritas dan efisiensi penggunaan APBN.