[Foto] Antusiasme Warga Bali Daftar Perlinsos Digital Untuk Penyaluran Bansos

Pemerintah saat ini tengah melakukan digitalisasi terhadap pemberian bantuan sosial (bansos) dengan menjalankan program perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital. 

Program tersebut dilaksanakan untuk memastikan bantuan sosial yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai kriteria yakni warga yang masuk ke dalam kategori desil 1-4.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan perluasan implementasi program perlinsos digital di berbagai daerah dengan melakukan uji coba yang dimulai dari 43 kabupaten/kota dan diperluas hingga 258 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Prosesnya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga serta TNI, Polri, pemerintah daerah, dan agen perlindungan sosial untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses layanan digital. 

Salah satunya yakni Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang pada Jumat (9/10) menggelar uji coba pendaftaran perlinsos digital untuk warga Bali di Pura Dalem Kahyangan, Legian, Kabupaten Badung. 

Ketika melakukan registrasi warga mendapatkan arahan dari petugas dengan diminta menunjukkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli untuk didaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada portal perlinsos.kemensos.go.id.

Setelah itu petugas akan merekam wajah warga untuk dihubungkan dengan data kependudukan. Bagi warga yang berada pada desil 1-4 maka sistem akan menerima data tersebut dan akan masuk sebagai penerima bansos.
 
Seorang warga Ni Nyoman Wati (42) menyebut proses pendaftaran perlinsos digital terbilang cukup mudah. "Dengan pakai HP terus scan wajah langsung muncul hasilnya, anda layak mendapat bantuan," ujarnya.

Hingga minggu pertama Oktober 2026, Komdigi mencatat sebanyak 625.858 kepala keluarga (KK) atau 50,52 persen dari keseluruhan KK di Bali telah teregistrasi melalui portal perlinsos.

Catatan tersebut menjadikan Pulau Dewata sebagai salah satu provinsi dengan cakupan KK terdaftar tertinggi secara nasional dengan tiga wilayah pendaftar terbanyak berada di Kabupaten Buleleng, Karangasem dan Kabupaten Badung.

Sementara itu secara nasional perlinsos digital hingga saat ini telah menjangkau sekitar 6,6 juta KK dan pada akhir 2026 ditargetkan jumlahnya dapat meningkat hingga 48 juta KK. 

Data tersebut selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah dalam penyaluran bansos yang rencananya mulai dilaksanakan pada kuartal pertama 2027 yakni pada bulan Januari hingga Maret.

Pemerintah juga berencana untuk mengubah skema subsidi yang semula berupa barang menjadi bantuan langsung tunai. Perubahan ini akan dilakukan secara bertahap dalam satu hingga dua tahun ke depan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa Komdigi memberikan dukungan strategis terhadap program perlinsos digital dengan menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk pertukaran data lintas instansi.

"Untuk perlinsos saja, data di Kementerian Sosial harus terbuka dan bisa diakses. Supaya kalau Bapak dan Ibu mengakses untuk desil layak atau tidak itu bisa dilihat," katanya saat meninjau uji coba pendaftaran perlinsos digital di Pura Dalem Kahyangan, Legian, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (9/10).

Selain itu juga Meutya menjelaskan bahwa dengan diubahnya skema penyaluran bansos dari barang menjadi bantuan langsung tunai membuat sistem SPLP juga akan dihubungkan dengan data perbankan.